HEADLINE

SELASA, 25 APRIL 2017

JAKARTA ---  Setelah menetapkan Syafruddin Arsjad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sebagai tersangka, KPK kini fokus mengejar Sjamsul Nursalim, mantan pemegang saham dan sekaligus pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
Demikian peryataan resmi yang disampaikan langsung Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, kepada wartawan di Gedung KPK Jakarta, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017), malam. Pihaknya menduga, Syafruddin Arsjad Temenggung diduga ‘kongkalikong; atau bekerjasama dengan Sjamsul Nursalim, dalam kasus perkara penyelewengan dana talangan BLBI.

Atas perbuatan Syafruddin Temenggung dan Sjamsul Nursalim tersebut telah merugikan keuangan negara senilai Rp3,7 triliun. Kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun jelas jauh lebih tinggi dibandingkan kerugian negara dalam kasus perkara ‘penggelembungan anggaran’ proyek E-KTP yang diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp2,3 triliun.

"Penyidik KPK saat ini sedang mendalami terkait dugaan keterlibatan Sjamsul Nursalim dan tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung) dalam kasus perkara dugaan penyelewengan dana talangan BLBI, namun penyidik KPK tentu saja perlu waktu untuk menyelidiki dan mendalami kasus tersebut, yang pasti kita tidak akan berhenti hanya sampai di sini," ujar Basaria.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, sempat mengatakan kepada wartawan, bahwa saat ini penyidik KPK masih mendalami apa sebenarnya motif dan peran tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) dalam kasus penyelewengan talangan dana BLBI. Dalam waktu dekat, KPK rencananya akan segera memanggil yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus perkara BLBI.
Jurnalis: Eko Sulestyono/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Eko Sulestyono
SELASA, 25 APRIL 2017

PADANG --- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, menilai desa yang ada di Sumbar membutuhkan adanya akuntan, agar keuangan desa terkelola dengan baik. Apalagi, sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomot 6 tahun 2014 tentang desa, membuat akuntan sangat dibutuhkan.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno
"Tapi, kenyataan saat ini masih banyak akuntan memilih bekerja di perusahaan swasta dibandingkan di pemerintahan. Apa mereka mau mengabdi di desa, kalau secara gaji, mungkin PNS lebih kecil gajinya jika dibandingkan bekerja di perusahaan," katanya, pada salah satu acara seminar di Universitas Bung Hatta, Padang, Selasa (25/4/2017).

Irwan menyebutkan, dalam pemerintahan desa, pengelolaan keuangan sangat vital. Pasalnya, sudah banyak kepala desa yang terjerat persoalan hukum karena persoalan keuangan desa. Hal itu kebanyakan disebabkan kelalaian dan ketidak-mampuan dalam mengelola keuangan desa. "Saat saya berkunjung ke LP Sukamiskin beberapa waktu lalu, saya melihat ada beberapa Kades yang dipenjara. Kasusnya adalah kelalaian keuangan desa. Selain itu, sudah banyak kita dengar Kades yang berurusan dengan hukum, karena dana desa ini. Hal ini menunjukkan mereka membutuhkan pendampingan dalam hal keuangan desa," jelasnya.

Sementara untuk di instansi pemerintah di Pemprov Sumbar, Irwan mengatakan, sudah menggunakan akuntan dalam hal pengelolaan keuangan. Bahkan, Pemprov juga meminta pendampingan kepada BPKP dan instansi keuangan lainnya. Ia menilai, perlu adanya akuntan di desa, agar bisa mengelola keuangan, dan bisa terhindar dari persoalan hukum, karena jika pengelolaan dan penggunaan uang tidak sesuai fungsinya, maka bisa masuk dalam kasus korupsi.

Di sisi lain, terkait seminar yang digelar tersebut,  Ketua Panpel Seminar, Sandro Juni Ilham, mengatakan seminar tersebut bertujuan untuk menggali informasi persoalan pengelolaan keuangan desa atau nagari. "Tujuan utama kami ingin memberikan kontribusi terhadap persoalan keuangan desa yang terjadi saat ini, maka dari itu seminar ini kita gelar," jelasnya.
Jurnalis: Muhammad Noli Hendra/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Muhammad Noli Hendra
SELASA, 25 APRIL 2017

BALIKPAPAN --- Mengantisipasi tingginya pengiriman barang pada bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri, PT Pos Indonesia Cabang Balikpapan, bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, membuka layanan kargo. Kerjasama jasa pengantaran antara dua perusahaan ini mulai berlaku hari ini, Selasa (25/4/2017).
Peluncuran outlet kargo
"Dengan kerjasama ini, masyarakat dapat mengirimkan barang dengan berat di atas 35 kilogram, termasuk barang-barang dengan kategori khusus," kata Kepala Cabang PT. Pos Indonesia Balikpapan, Aulia Pribadi Ananda.

Layanan barang berkategori khusus yang dimaksud adalah pengiriman hewan, barang berbahaya, serta barang lain yang memerlukan regulasi tertentu.  "Kerjasama layanan kargo ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan PT. Pos Indonesia Balikpapan," kata Aulia.

Gebrakan ini dilakukan tak lain karena semakin sengitnya persaingan jasa pengiriman barang. Apalagi, bisnis e-commerce yang terus meluas, ikut membuka peluang pasar bisnis pengiriman barang. "Melalui kargo, kapasitas angkut kami semakin besar, sehingga dapat melayani pengiriman dengan volume berapa pun," imbuh Aulia.

PT Pos Indonesia nampaknya ingin melepas mindset masyarakat yang menganggap perusahaan hanya melayani pengiriman surat, paket, atau wesel. Berkongsi dengan Garuda Indonesia adalah salah satu sarana membangun citra perusahaan yang menghadirkan layanan tepat waktu. "Garuda Indonesia terkenal sebagai maskapai penerbangan yang selalu tiba dan berangkat tepat waktu. Hal ini otomatis akan menjadi nilai tambah dari layanan kargo Pos Indonesia," ungkap Aulia.

Aulia menjamin, pengiriman kargo dapat diselesaikan dalam sehari, bila pengguna jasa mengirimkan barang sesuai dengan jam keberangkatan pesawat. Layanan kargo ini juga dapat mendongkrak perekonomian Balikpapan. Pasalnya, layanan ini memperlancar arus barang dari dan menuju kota ini. Merujuk data yang dimiliki, selama Februari kiriman general kargo  mencapai 5 ton ke pulau  Jawa, dengan adanya layanan kargo ini  bisa naik 20-30 persen dari 5 ton.
Jurnalis: Ferry Cahyanti/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ferry Cahyanti
SELASA, 25 APRIL 2017

JAKARTA --- Sistem pengelolaan komoditas Kelapa Sawit, khususnya di Indonesia, masih perlu dibenahi dan diperbaiki, karena rawan disalah-gunakan atau disinyalir memunculkan indikasi dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Demikian pernyataan resmi yang disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (25/4/2017), petang.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah
Menurut data yang berhasil dihimpun Cendana News, setidaknya penyidik KPK telah menangani 2 kasus dugaan Tipikor yang melibatkan beberapa pejabat daerah terkait pengelolaan Kelapa Sawit. Masing-masing di antarnya adalah mantan Gubernur Provinsi Riau, Rusli Zainal, dan Amran Batalipu, mantan Bupati Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, Pimpinan KPK meminta kepada Kementrian Pertanian (Kementan) untuk segera memperbaiki tata kelola terkait hasil komoditas Kelapa Sawit. Salah satu yang paling rawan dugaan suap atau Tipikor adalah pada saat mengajukan perizinan terkait dengan pembukaan lahan Kelapa Sawit. "Ada beberapa Kepala Daerah diduga terlibat indikasi korupsi maupun suap di tingkat perizinan, terkait dengan proses pembukaan sebuah lahan perkebunan Kelapa Sawit. Ini membuktikan, bahwa sektor perizinan merupakan salah satu sektor yang paling rawan atau yang bisa berpotensi atau memunculkan dugaan indikasi suap atau korupsi," jelas Febri.

KPK menemukan fakta di lapangan, bahwa mekanisme pengawasan, mulai dari perizinan hingga produksi Kelapa Sawit, bisa dikatakan masih lemah. Hingga akhir 2016, KPK belum menemukan adanya perbaikan terhadap sistem pendistribusian Kelapa Sawit, khususnya dari sektor hulu ke hilir yang terintegrasi. Karenanya, KPK merekomendasikan kepada Kementeian Pertanian (Kementan) untuk segera memperbaiki segala sesuatu yang berhubungan dengan Kelapa Sawit.
Jurnalis: Eko Sulestyono/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Eko Sulestyono