Berita Pilihan

SENIN 5 DESEMBER 2016

KEEROM --- Bandara Senggi dengan panjang kurang lebih 900 meter dan siap digunakan untuk meningkatkan lajunya ekonomi di Kabupaten Keerom, Papua, belum dapat digunakan lantaran masih menunggu keputusan atau ijin dari pusat melalui Gubernur Papua.

Lapter Senggi, Keerom, Papua.
Bupati Kabupaten Keerom, Celcius Watae menuturkan Bandara Senggi dengan panjang kurang lebih 900 meter tersebut sudah diajukan ke pihak provinsi Papua untuk. Hingga kini, dikatakan Watae, terdapat permohonan izin pakai bandara dari pihak penerbangan swasta.

"Bandara ini ke Gubernur masih dalam pengusulan kami. Pihak swasta sudah yang ajukan permohonan gunakan bandara itu sebagai hanggar mereka termasuk AMA, Adven dan lainnya mereka sudah ajukan. Tetapi kami belum izinkan," kata Bupati Kabupaten Keerom, Celcius Watae, Senin (5/12/2016).

Pemerintah Keerom telah mengajukan permohonan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk dibukanya lapangan Senggi agar ada regulasi tingkat provinsi untuk bandara ini. "Dengan dasar itu juga kami ajukan ke pusat agar bisa digunakan," ujarnya.

Ke depan, dikatakan Watae, target awal panjang bandara Senggi 3000 meter, dengan tujuan pesawat berbadan lebar dapat mendarat, sekaligus sebagai bandara cadangan untuk Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

"Harapan kami segera digunakan, tapi masih dalam proses regulasi. Kalau dibuka saya yakin perekonomian disana akan semakin maju," katanya.

Sementara Opinus salah seorang warga Senggi mengaku senang apabila Bandara Senggi sudah dibuka, lantaran bandara tersebut sudah siap digunakan. Tapi, dikatakannya, masih ada bangunan bandara yang belum seratus persen jadi.

"Itu bagus kalau dibuka, kalau  kita lewat darat dari Senggi ke Kota Jayapura bisa 5 jam lebih, itu kalau jalan kerin, kalau habis hujan jalan susah dilalui. Terus, kalau pesawat sudah ada, kan kita punya dua alternatif darat atau udara," kata Opin sapaan akrabnya.

Bandara Senggi, Kabupaten Keerom, awalnya dibangun dengan panjang kurang lebih 500 meter sekitar  2011 lalu, dan beberapa tahun kemudian lintasannya ditambah hingga kurang lebih 900 meter. 

Bupati Keerom, Celcius Watae.


Jurnalis: Indrayadi T Hatta/Editor: Irvan Sjafari/Foyo: Indrayadi T Hatta
SENIN 5 DESEMBER 2016

MAUMERE --- Gabungan pengusaha konstruksi Indonesia (Gapensi) Kabupaten Sikka setuju dengan langkah yang diambil Bupati dan Wakil Bupati Sikka dengan melakukan inspeksi di lapangan melihat hasil kerja kontraktor.

Paul Belang (kiri) Ketua Gapensi Sikka bersama Wakil Bupati  Sikka Drs.Paolus Nong Susar.
Pernyataan ini disampaikan Paul Belang selaku ketua Gapensi Sikka saat ditanyai Cendana News Senin (5/12/2016) terkait inspeksi mendadak yang sering dilakukan bupati dan wakil bupati ke sejumlah proyek.

“Anggota kami merasa tidak terganggu dengan adanya inspeksi dari pemerintah dan kami mendukung bila langkah ini tetap dilakukan,” ujarnya.

Paul bahkan tidak keberatan bila dilakukan pembongkaran fisik bangunan bila pengerjaannya tidak sesuai perencanaan. Kontraktor tegasnya harus bekerja dengan baik dan menjaga kualitas pekerjaan sehingga tidak merugikan masyarakat.

“Selama ini belum ada laporan dari masyarakat terkait kinerja kontraktor anggota Gapensi Sikka yang bekerja tidak sesuai spesifikasi,” ungkapnya.

Gapensi Sikka sebut Paul juga melaksanakan pengawaan internal sebab saat ini pemngawasan dilakukan oleh Inspektorat lebih ketat dan ada pengecekan di lapangan oleh bupati dan wakil bupati.

Terkait pembangunan 2 puskesmas yakni di Watubaing Talibura dan Kewapante yang terbengkelai dimana setelah mendapat uang muka 30 persen kontraktornya melarikan diri, ketua Gapensi tegaskan,kontraktor tersebut bukan berdomisili di Sikka.

“Sejauh ini rekanan anggota Gapensi yang berdomisili di Kabupaten Sikka tidak ada yang mengambil uang muka 30 persen dan melarikan diri,” jawabnya tegas.

Kejadian pada 2015 kemarin lanjut Paul di mana 2 kontraktor yang melarikan diri berasal dari luar daerah. Setelah kejadian itu Gapensi melakukan refleksi dan pembinaan kepada setiap anggota agar pekerjaan tepat waktu, tepat mutu sehingga pencairan uang tepat dilakukan dan tidak ada masalah.

“Bila ada anggota kami yang belerja tidak sesuai spesifikasi silahkan masyarakat melapor kepada kami,” pungkasnya.

Catatan Cendana News, selain pembangunan dua puskesmas yang terlantar pada 2015, juga terdapat beberapa proyek pembangunan lainnya seperti kantor camat Bola, kantor dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta proyek jalan di desa Gera dan beberapa proyek lainnya yang juga terlantar.

Pembagunan kantor dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sempat terlantar tahun 2015.
 Jurnalis: Ebed de Rosary/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Ebed de Rosary

SENIN 5 DESEMBER 2016

BALIKPAPAN --- Presiden optimis percepatan pelayanan sertifikat memberikan dampak positif bagi usaha ekonomi masyarakat yang akan berdampak secara nasional. Karenanya Ia memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempercepat proses sertifikat lahan masyarakat.

Saat penyerahan sertifikat secara simbolis di Gedung Dome Balikpapan.
Dalam sambutan penyerahan sertifikat kepada 1.200 warga di Kaltim dan Utara, Presiden Joko Widodo mengatakan dari seluruh 120 juta bidang tanah yang harus disertifikat dan 46 juta yang baru diselesaikan. Sehingga pihaknya mengintruksikan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan.

"Saya sudah perintahkan BPN selesaikan itu. Minimal 5 juta sertifikat kepada kementerian Agraria pada tahun 2017, 2018 sebanyak 7 juta dan  9 juta harus selesai pada 2019. Mulai tahun depan saya mau bagi nggak mau 1200 saya mau baginya langsung 20 ribu, bagi 40 ribu di setiap kota kabupaten biar kelihatan," katanya saat sambutan penyerahan sertifikat kepada 1200 orang Kaltim-Kaltara yang hadir di Dome Balikpapan (5/12/2016).

Selain itu, Presiden Jokowi  juga memberikan kesempatan kepada Kementerian Agraria untuk merekrut juru ukur melalui uji kompetensi tanpa harus rekruitmen PNS.

"Masih ada kurang juru ukur 10 ribu, itu cepat diselesaikan dengan uji kompetensi. Kita harus cepat waktunya kerja. Dengan cepat diselesaikan maka pertumbuhan dunia usaha akan terlihat," bebernya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Agraria Tata Ruang Sofyan Djalil menyebutkan target kedepan merupakan target agresif karena tahun 2016 ini belum sampai satu juta dan tahun 2017 mencapai lima juta.

"Untuk mempercepat proses sertifikat lahan lebih baik kita angkat juru ukur indepen tahun depan antara 2500-3000  orang," tambahnya.

Dalam pemberian sertifikat lahan itu ada salah seorang warga Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Putra menyambut baik percepatan sertifikat lahan tersebut.

"Sekarang lahan yang mendapatkan sertifikat seluas 13.708 meter persegi. Lahan itu ditanami sawit, untuk perkebunan," ujarnya.

Jurnalis: Ferry Cahyanti/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Ferry Cahyanti

SENIN 5 DESEMBER 2016

JAKARTA--- Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) menggelar Seminar Nasional dalam rangka memperingati HUT PISPI yang ke-6 dengan mengangkat tema, 'Peran Kredit Usaha Rakyat dalam Membantu Pemerataan Pembangunan Pertanian'.

Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Nasional, Sunarso.
Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Nasional, Sunarso mengatakan PISPI di Ultah ke-6 ini tetap konsisten ingin mensupor seluruh stakeholder pertanian, terutama para pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan strategi pembangunan pertanian di Indonesia yang harus lebih visioner.

"Tidak hanya kepentingan hari ini bulan ini tahun ini atau lima tahun kedepan, kita akan menyiapkan waktu bagi generasi muda untuk lebih intens fokus menyiapkan pangan guna menentukan kualitas generasi masa yang akan datang," kata Sunarso di Century Park Hotel, Jakarta, Senin, (5/12/2016).

Dia menyampaikan, untuk membangun generasi ke depannya harus juga integratif, karena tidak bisa dibangun sendiri, baik dari sarjana pertanian, maupun Kementerian Pertanian. Namun, perlu mengintegrasikan faktor-faktor pendukungnya Apakah dari sisi tata ruang tata guna lahan serta infrastrukturnya.

"Nah, pendidikan petani sendiri kita bisa membangun kewirausahaan interpreneurship di level petani kemudian kita membuat keembagaannya, agar memutar dalam bentuk rantai distribusi produk pertanian secara baik sampai industrinya bahkan konsumennya," paparnya

Menurutnya, menyangkut masalah mengkonsumsi pangan ke depan semuanya harus dikembangkan secara terintegrasi. Artinya horizon waktunya itu tidak satu dua tahun, tapi 10 tahun, bisa mungkin perlu 30 tahun 50 tahun.

"Itulah bisa terkategorikan banyak orang menyoroti bahwa akses petani kepada pembiayaan itu masih kurang, tetapi yang penting di sini adalah sebenarnya apabila kita berhasil sukses membangun ekosistem pertanian kita diintegrasikan secara integratif supaya akan menjadi sesuatu siklus usaha yang membeirkan profit, siklus usaha yang komersial," tandasnya.

Untuk itu, Sunarso menuturkan ke depannya bukan saja adaptif terhadap teknologi efisien. Tapi yang perlu juga diantisipasi secara natural yakni operasionalisasi di sektor pertanian, artinya ada excess supply tenaga kerja pertanian. Kemampuan dan kompetensi keahliannya, skillnya dan matching dengan kebutuhan industri yang bisa diterapkan.

"Nah Kalau itu tercapai, maka lembaga keuangan dijamin akan berebut untuk membiayai sektor pertanian itu sendiri," tutupnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa