SENIN, 15 AGUSTUS 2016

ACEH --- Meski sudah memasuki usia 11 tahun, Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU) menilai, demokrasi di Aceh belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Padahal demokrasi merupakan bagian yang cukup penting sebagai salah satu dampak dari wujud perdamaian itu sendiri.


“(Demokrasi) secara substabsial, belum bisa terpenuhi sepenuhnya. Dibanyak daerah, ketika demokrasi substansial belum maksimal, tapi demokrasi proseduralnya berjalan dengan baik. Nah, di Aceh, demokrasi proseduralnya juga belum berjalan dengan baik,” ujar Bisma Yadhi Putra, Sekretaris KDAU, kepada Cendana News, Senin (15/8/2016).

Menurutnya, demokrasi prosedural di Aceh seperti Pemilu dan Pilkada masih terdapat berbagai kecurangan. Bukan hanya itu, kata Bisma pemilu dan pilkada di Provinsi Aceh ini malah berpotensi besar memantik konflik baru.

Hal tersebut menurutnya, karena masih banyak praktik-praktik atau metode yang digunakan adalah mirip metode perang, seperti pemaksaan, penganiayaan, penculikan dan sebagainya. Seharusnya, praktik-praktik itu sudah harus ditinggalkan 11 tahun yang lalu.

“Sehingga yang dipraktikkan adalah praktik politik yang meninggalkan politik, maksudnya adalah praktik poltik yang dilakukan, bukan praktik poltik secara umumnya, tapi praktik lain yang mengatasnamakan politik, misal itu tadi adanya pemaksaan, dan sebagainya” jelasnya.

Ia berharap, usia perdamaian yang sudah mencapai 11 tahun menjadikan Aceh lebih baik, terutama dalam pembangunan demokrasi. Bisma berharap, proses pilkada 2017 nantinya dan pesta-pesta demokrasi selanjutnya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar-benar demokrasi.

Ia juga berharap, generasi-generasi Aceh mendatang fokus pada pembangunan. “Harapannya, generasi-generasi yang tidak hidup di era konflik itu semakin belajar untuk fokus pada pembangunan kedepan,” pungkasnya.(Zulfikar Husein)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: