KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

BALIKPAPAN --- Sedikitnya 12 titik lokasi telah ditetapkan sebagai wilayah kumuh di Balikpapan, setelah pemerintah kota melakukan pemetaan. Dari 12 titik lokasi itu terdapat 118.355 unit rumah.


Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan penataan kawasan kumuh menjadi tanggungjawab pemerintah dan urusan wajib. Sehingga dalam penanganan perumahan kumuh tersebut diperlukan payung hukum daerah.

"Untuk menata kawasan-kawasan rumah kumuh diperlukan peraturan daerah dan aturan yang baru. Misalnya tidak boleh melakukan bedah rumah perorangan," jelasnya Kamis (4/8/2016).

Dari 118.355 unit rumah terdiri dari rumah formal sebanyak 20.407 unit atau 17% dan rumah swadaya 97.948 unit atau 83%.

Menurut Rizal, dengan penetapan lokasi kawasan kumuh maka akan dijadikan acuan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota dalam melakukan pencegahan, dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan kawasan kumuh.

"Untuk peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, kami bersama legislatif membuat Raperda," pungkasnya.

Lanjut Rizal, pembuatan Raperda itu mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan  dan pemukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya.(Ferry Cahyanti)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: