RABU, 10 AGUSTUS 2016

BALI --- Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) meluncurkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh di Tanah Air. 


Dalam siaran persnya menyebutkan, prioritas penanganan kawasan kumuh dalam program Kotaku di provinsi Bali mencakup lima kabupaten/Kota, yakni kabupaten Buleleng, Badung, Gianyar, Tabanan, Klungkung dan Kota Denpasar, yang tersebar di 130 desa/kelurahan. Lima kabupaten/kota ini menjadi daerah dampingan dalam program Kotaku di Provinsi Bali.

Secara umum, kawasan kumuh yang menjadi prioritas penanganan di provinsi Bali sesuai dengan Surat keputusan bupati/walikota adalah, kabupaten Tabanan berada di urutan teratas kawasan kumuh dengan luas 116,35 hektar. Disusul Buleleng  94,75 hektar, Bangli 88,60 hektar, Jembrana 61,96 hektar, Klungkung 37 hektar, Karangasem 36,37 hektar, Gianyar 30,84 hektar dan Denpasar 18,85 hektar. Secara keseluruhan, luas kawasan kumuh di Bali yang menjadi prioritas dalam program Kotaku tersebut mencapai 484,72 hektar. Luas kawasan kumuh itu masih bertambah, sebab untuk kabupaten Badung, bupati setempat belum menerbitkan SK kawasan kumuh.

Untuk wilayah lain di luar 130 desa/kelurahan yang belum masuk dalam SK bupati/walikota untuk program Kotaku, dilakukan tindakan pencegahan dengan tetap memetakan dan merencanakan tindakan pencegahan agar kawasan kumuh tidak meluas.

Tujuan pelaksanaan program Kotaku itu antara lain, menurunkan luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 hektar; terbentuknya Pokja PKP yang berfungsi dengan baik di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kawasan kumuh; tersusunnya rencana penanganan kawasan kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat; Meningkatnya penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur dan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perilaku hidup bersih  dan sehat masyarakat; dan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Prinsip dalam pelaksanaa program Kotaku di antaranya pemerintah daerah sebagai nahkoda; perencanaan komprehensif dan berorientasi pemcapaian tujuan program; partisipatif; kreatif dan inovatif; dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Startegi dasar pelaksanaan program itu melalui kolaborasi seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

Terkait dengan pelaksanaan program tersebut, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya KPUPR menggelar Sosialisasi dan Workshop Strategi Komunikasi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Bali tahun 2016 di Hotel Grand Shanti, Denpasar. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta ini dihadiri SKPD di lingkungan Pemprov Bali dan kabupaten/kota, LSM dan stakeholder terkait.

Ketua Panitia kegiatan, I Ketut Suartha, ST mengatakan, kegiatan itu bertujuan agar Pemda memahami kebijakan dan strategi dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh. Adanya kolaborasi berbagai pihak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dan adanya strategi membangun jaringan komunikasi dan pengembangan media sosialisasi melalui agen sosialisasi. 

"Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, salah satunya adalah terbangunnya pemahaman tentang program Kotaku," ujar Suartha.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta dmengapresiasi adanya program Kotaku tersebut. Ke depan, untuk mengatasi permukiman kumuh perlu penegakkan aturan yang tegas. Selain itu, harus ada kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih.
[Bobby Andalan]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: