MINGGU, 28 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  terus mengembangkan penyidikan terkait kasus perkara dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Provinsi  Sulawesi Utara Nur Alam, saat ini penyidik KPK berada di Kota Kendari, Sulawesi Utara. Penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan melakukan penyelidikan secara intensif terhadap beberapa orang yang diduga terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.


KPK sejak kemarin masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 6 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sehari-harinya bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diduga ikut terlibat dalam "pusaran" kasus tindak pidana korupsi Gubernur Sultra Nur Alam. Hingga berita ini ditulis, keenam orang PNS tersebut hingga saat ini masih diperiksa oleh pemyidik KPK di Kantor Mapolda Sulawesi Utara kota Kendari.

"Setelah KPK sebelumnya telah menetapkan Gubernur Sultra Nur Alam sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Utara, saat ini pemyidik KPK masih berada di Kota Kendari, Sulawesi Utara untuk melakukan pemeriksaan intensif terhadap 6 orang PNS Pemprov Sultra yang diduga terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kasus Nur Alam" demikian dikatakan Priharsa Nugraha, Kepala Publikasi dan Pemberitaan KPK di Gedung KPK, Sabtu (27/8/2016).

Priharsa Nugraha mengatakan "selain memeriksa 6 orang, tidak tertutup kemungkinan penyidik KPK akan melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap beberapa orang lainnya yang kemungkinan terlibat didalamnya, yang jelas KPK sudah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk tersangka Nur Alam dan 3 orang lainnya, masing-masing 2 orang dari PT. Billy Indonesia dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Sulawesi Utara" katanya kepada wartawan di Jakarta.

Sebelumnya diberitakan bahwa KPK menduga Gubernur Sultra Nur Alam telah menyalahi aturan terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) tentang Persertujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan (PPWP), kemudian SK tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (PIUP) dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi SK Izin Usaha Pertambangan  Operasi dan Produksi kepada PT. Anugerah Harisma Barakah (AHB).

PT. Anugerah Harisma Barakah (AHB) belakangan diketahui sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan energi, salah satunya mereka saat ini sedang melakukan ekplorasi dan penambangan biji Nikel pada beberapa lokasi pertambangan di Kabupaten Buton dan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu penyidik KPK masih terus terus melakukan pengembangan terhadap siapa-siapa saja pihak yang diduga sebagai pemberi uang suap kepada Gubernur Sultra Nur Alam untuk "memuluskan" keluarnya penerbitan SK perizinan usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain PT. AHB, penyidik KPK juga masih mendalami terkait dugaan keterlibatan beberapa oknum dari  PT. Billy Indonesia dalam kasus korupsi Gubernur Sultra Nur Alam.
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: