SENIN, 15 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur segera menyerahkan tenaga pendidik menengah atas sebanyak 991 orang kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) daerah setempat. Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang diserahkan tersebut nantinya tidak lagi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah ditingkat kabupaten.

Penyerahan nama tenaga pendidikan menengah atas (Dikmen) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) merupakan implementasi dari penerapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang harus menyerahkan beberapa pos pengelolaannya terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov). Maka itu juga akan dapat mengurangi anggaran belanja pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) daerah ini.

”Kami sudah siap melaksanakan Undang-Undang itu, bahkan kini sudah masuk pada tahapan verifikasi berkas dari para tenaga pendidikan yang ada di wilayah ini. Sehingga dalam minggu ini dapat dipastikan sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Timur,” kata Moh. Kadarisman, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Senin (15/8/2016).

Disebutkan, dengan adanya Undang-Undang tersebut akan ada beberapa pos kedinasan di tingkat kabupaten atau kota yang diwajibkan untuk diserahkan pengelolaannya ke Provinsi. Sedangkan untuk untuk bidang pendidikan terjadi pada tingkat sekolah menengah atas yang pengelolaanya tidak lagi dilaksanakan oleh daerah.

“Jadi nantinya pengelolaan dari lembaga pendidikan tersebut mulai tahun 2017 akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov), yaitu dari mulai dari sarana dan prasarana serta pembiayaan lainnya. Sedangkan yang akan diserahkan terdiri dari tenaga guru pegawai negeri sipil (PNS), tenaga administrasi dan juga pengawas pendidikan,” jelasnya.

Sementara untuk tahapannya akan dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2016 ini merupakan batas akhir penyetoran berkas kepegawaian, kemudian  tanggal 1 Oktober 2016 impassing pegawai negeri sipil (PNS) daerah ini ke pegawai negeri sipil (PNS) Provinsi Jawa Timur. Berikutnya pada tanggal 2 Oktober 2016 serah terima pegawai negeri sipil (PNS) antara gubernur dengan bupati dan wali kota se Jawa Timur. 
[M. Fahrul]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: