RABU, 10 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Rencana pembuatan peraturan tentang perlindungan tanah yang digagas oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur diharapkan tidak sampai saling merugikan. Munculnya gagasan untuk membuat peraturan merupakan tindak lanjut dari banyaknya tanah yang dijual terhadap para investor, sehingga pihak terkait mengambil untuk membuat aturan regulasi tentang tanah.

Keseimbangan terhadap kepentingan investasi harus tetap dijaga, karena bagaimanapun daerah tidak akan maju tanpa ada investasi. Tetapi investasi yang masuk jangan sampai juga senaknya sendiri tanpa memperhatikan kearifan lokal yang ada di daerah. Maka ketika ingin membuat aturan harus benar-benar seimbang antara adanya investasi dan keberadaan masyarakat yang ada, sehingga tidak ada yang saling dirugikan.

"Pemerintah di era ekomoni asean tidak bisa melarang pengusaha Indonesia berinvestasi atau beli tanah di suatu daerah, itu tidak dilarang. Tapi yang perlu diperhatikan bagaimana cara membuat aturan supaya kedepan kepentingan lokal dan masyarakat lokal bisa terpenuhi, itu saja," kata Moh. Hidayaturrahman, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumenep, Rabu (10/8/2016).

Disebutkan, bahwa di daerah Bali sudah banyak investor yang masuk untuk melakukan berbagai usaha, namun disana kepentingan lokal tetap terjaga. Sehingga apabila ingin membuat suatu aturan itu sangat perlu dikomunikasikan, agar peraturan yang digagas tersebut memiliki keseimbangan yang tetap sama-sama menguntung kedua belah pihak antar investor dan daerah.

"Kalau urusan menjual dan membeli itu kan urusannya pemilik dan pembeli. Jadi kalau urusan jual tanah itu kan hak pribadi yang sah-sah saja dijual ke siapapun kalau harganya cocok. Makanya pemerintah bagaimana membuat regulasi kebijakan bagaimana masuknya investor untuk membangun daerah terjadi keseimbangan dengan kepentingan lokal," jelasnya.

Dalam pembuatan peraturan daerah maupun peraturan bupati memang perlu mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, supaya peraturan terbentuk tanpa ada yang dirugikan. Karena jika sampai ada poin yang melarang tanah rakyat di jual kepada investor itu akan sangat merugikan, apalagi tanah tersebut sudah tidak lagi produktif untuk tanaman apapun yang bisa dihasilkan. 
[M. Fahrul]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: