SELASA, 16 AGUSTUS 2016

LHOKSEUMAWE --- Aktivis perempuan sambut baik langkah Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI). Hal tersebut dianggap bagian dari pengakuan terhadap apa yang diamanahkan oleh konstitusi.


“Ini langkah yang cukup baik dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam memberi ruang kepada perempuan untuk meberi ASI kepada bayinya secara eksklusif,” ujar Roslina Rasyid, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) Aceh, kepada Cendana News, Selasa (16/8/2016).

Menurutnya, semua pihak harus mendukung langkah yang baik dari pemrintah tersebut. Pergub tersebut dinilai dapat memberi kekuatan bagi perempuan dalam menjalankan kodratnya untuk menyusui bayinya.

Namun, tidak hanya sampai disitu, kataya, pemerintah juga kemudian harus menjamin ibu dan bayi untuk mendapatkan kualitas gizi yang baik. Sehingga, lanjutnya, waktu enam bulan tersebut dapat dimanfaatkan oleh ibu untuk memberikan ASI eksklusif dengan baik.

“Dengan waktu 6 bulan cuti, pemerintah harus memastikan (ibu dan bayi) mendapatkan kualitas gizi yang baik, sehingga si ibu dapat fokus memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak sehinga tumbuh kembang anak dapat berjalan secara optimal,” pungkas Roslina.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Aceh menerbitkan peraturan terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang melahirkan. Mulai saat ini, PNS yang melahirkan bisa mendapatkan cuti hingga 6 bulan untuk menyusui bayinya secara eksklusif.

Peraturan tersebut diterbitkan oleh Gubernur Zaini Abdullah melalui Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang melahirkan.
[Zulfikar Husein]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: