KAMIS, 25 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- PT Angkasa Pura 1 telah menyediakan dana sebesar Rp. 4,1 Trilyun untuk membayar ganti rugi rumah dan tanah warga di lima desa terdampak pembangunan Bandara Kulonprogo. Namun, pembayaran ganti rugi yang sedianya dijadwalkan pada 22 Agustus 2016, lalu, terpaksa diundur guna menghindari beban pajak.


Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) atau Bandara Kulonprogo, terus dikebut. PT Angkasa Pura 1 bahkan telah menyiapkan anggaran guna membayar ganti rugi lahan dan rumuh warga yang terdampak. Setidaknya, AP 1 harus mengeluarkan anggaran Rp. 4,1 Trilyun guna membayar ganti rugi kepada warga terdampak di lima desa di kecamatan Palihan, dari total anggaran pembangunan bandara sebesar Rp. 9 Trilyun yang bersumber dari BUMN dan bukan dari APBN.

Sementara itu, besaran ganti rugi masing-masing berbeda, sesuai nilai aset yang dimiliki. Seperti diketahui, tidak semua warga terdampak memilih ganti rugi dalam bentuk uang. Sebagian ada yang memilih untuk direlokasi, dan PT Angkasa Pura 1 berkewajiban memberikan lahan dan rumah pengganti.

Demikian disampaikan General Manager PT Angkasa Pura 1, Agus Pandu Purnama, didampingi Kepala Operasional Bandara Kulonprogo, Eko Bambang dan Humas Angkasa Pura 1, Liza Anindya, serta sejumlah jajaran lainnya, Kamis (25/8/2016).

Pandu menjelaskan, setelah pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan, seluruh lahan terdampak yang tercatat ada sebanyak 3.883 bidang akan menjadi aset negara. Warga pun kemudian harus segera meninggalkan lahan tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memberi kelonggaran waktu, jika warga yang telah menerima ganti rugi belum mendapatkan lahan atau rumah pengganti.

Namun demikian, lanjut Pandu, proses pembayaran ganti rugi yang sedianya hendak dilakukan pada 22 Agustus 2016 diundur pada 14 September 2016. Hal ini menurutnya, untuk menghindari beban pajak, terkait terbitnya peraturan baru, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016, Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.

Dijelaskan Pandu, dengan adanya PP tersebut warga terdampak bandara akan dibebaskan dari Pajak PPH. Namun, jika tetap dibayarkan pada bulan Agustus, warga akan kena kewajiban pajak. 

"Atas pertimbangan tersebut dan kesepakatan bersama warga, pembayaran ganti rugi diundur 14 September 2016", jelasnya.

Kepala Operasional Proyek Bandara Kulonprogo, Eko Bambang menambahkan, pembayaran ganti rugi ditargetkan selesai pada 6 Oktober 2016. Sementara bagi warga terdampak lainnya yang memilih relokasi, diberikan dua pilihan. Bagi warga mampu, katanya, akan ditempatkan di tanah kas desa, sedangkan bagi warga kurang mampu akan direlokasi ke tanah magersari milik Puro Pakualaman di Kecamatan Temon.

"Kami diberi waktu satu tahun untuk menyelesaikan relokasi. Jika dalam waktu satu tahun itu rumah baru yang dibangun belum selesai, kami berkewajiban untuk menyediakan rumah sewa untuk sementara," pungkasnya.
[Koko Triarko] 
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: