SENIN, 22 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Tokoh masyarakat di Yogyakarta, Heru Syafrudin Amali menyatakan, Pemerintah dan lembaga eksekutif seharusnya segera turun tangan menyelesaikan konflik internal Keraton Yogyakarta, terkait Sabda Raja yang mengubah gelar Raja Yogyakarta. Pasalnya, Sabda Raja dinilai telah menimbulkan kebingungan dan implikasi hukum.

Sarasehan bedah membedah buku Tolak Sabda Raja
Setelah setahun ini mengendap, Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dibacakan pada Kamis, 30 April 2015 kembali digugat oleh sekelompok masyarakat. Melalui sebuah sarasehan budaya dengan membedah buku berjudul Tolak Sabda Raja karya Heru Syafrudin Amali, protes atas belum jelasnya penyelesaian masalah pergantian gelar Sultan diutarakan di hadapan peserta sarasehan di Pendopo Ndalem Yudanegaran Kota Yogyakarta, Minggu (21/8/2016), malam.

Selain penulis buku, hadir sebagai narasumber lainnya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun. Sedangkan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat sebagai tuan rumah sekaligus adik Sri Sultan HB X juga turut hadir, meski tak bersedia memberikan sepatah kata pun tanggapan maupun ulasan.


Amali mengatakan, Buku Tolak Sabda Raja merupakan sekumpulan dokumen menyangkut sabda raja, dawuh raja dan sabda jejering raja, yang disusunnya dan disertai pernyataan sikap yang disebut maklumat dari masyarakat yang keberatan atas sabda raja yang dianggapnya telah menyalahi adat paugeran (peraturan) keraton dan perundang-undangan negara RI.

Dalam paparannya, Amali mengungkapkan, bahwa keberadaan keraton berikut rajanya yang bertahta diatur pula dalam beberapa Undang-undang, terutama Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karenanya, segala perubahan yang dilakukan menyangkut tata pemerintahan di keraton juga harus memperhatikan undang-undang negara. Tidak bisa hanya memperhatikan adat paugeran keraton saja. 

Heru Syafrudin Amali
Karena undang-undang dibuat oleh Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat, kata Amali, sudah semestinya Pemerintah dan DPR juga harus turut bertanggung-jawab menyelesaikan persoalan keraton. Namun sayangnya, hingga hari ini Pemerintah masih saja berpangku tangan.

"Maka, kami bertanya-tanya, mengapa semua lembaga yang berwenang tidak segera turun tangan?", ujarnya, mempertanyakan.

Lebih jauh, Amali memaparkan lagi jika dalam buku tersebut pihaknya juga membuat maklumat yang berisi beberapa tuntutan dan pernyataan kepada Sultan HB X. Antara lain disebutkan dalam maklumat itu, pertama; Sultan HB X telah durhaka kepada leluhurnya, karena tidak berbakti kepada Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan dan leluhur-leluhur lainnya, kedua; meminta agar Sultan HB X menjadi senopati ing aloga yang berwibawa dan terhormat sebagai kalifatulloh abdurahman, ketiga; meminta agar Sultan HB X tunduk kepada Undang-undang Negara RI, khususnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY dan mentaati kewajibannya kepada umat seluruhnya, keempat; meminta kepada Sultan agar segera kembali kepada adat dan paugeran keraton.
Selama ini, kata Amali, kerabat keraton yaitu para putra mendiang Sri Sultan HB IX telah melakukan berbagai upaya agar Sri Sultan HB X mau mengoreksi kesalahannya terkait Sabda Raja pada 30 April 2015. Upaya musyawarah keluarga tidak menghasilkan solusi, demikian pula upaya lain melalui birokrasi tak juga mendapat respon pasti.

"Bahkan, pihak keluarga telah mengirimkan surat kepada presiden, yang intinya meminta agar presiden turun tangan menyelesaikan persoalan di keraton. Tapi, hingga kini belum terlihat adanya tindakan konkrit dari pemerintah", ujar Amali.

Buku Tolak Sabda Raja
Sabda Raja Sultan HB X yang dibacakan pada Kamis, 30 April 2015, berisi tentang perubahan gelar Raja Yogyakarta, dari yang semula 'Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sunuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati in Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat' menjadi 'Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senapati Ing Ngalaga Langgeng Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Toto Panatagama'.

Atas adanya perubahan gelar tersebut, ada tiga pokok perbedaan gelar yang dinilai berimplikasi hukum dan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga perbedaan itu, pertama; kata buwono menjadi bawono. Buwono berarti jagad kecil, sedangkan bawono memiliki arti jagad besar, kedua; kata kaping sedoso yang berarti kesepuluh menjadi Kasepuluh, dan ketiga; kata kalifatullah sayidin diganti langgeng ing toto panoto gomo, yang menunjukkan berlanjutnya tatanan agama Allah di jagad.

Pasca dibacakannya Sabda Raja tersebut pada Kamis 30 April 2015, Sultan HB X telah melakukan berbagai penjelesan. Namun, sebagian kerabat keraton dan masyarakat di Yogyakarta tetap tidak bisa menerima pergantian gelar raja tersebut, dan hingga kini masih berharap Sultan HB X mencabut sabda tersebut. (koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: