SENIN, 8 AGUSTUS 2016

SOLO --- Belasan warga Pulau Rempang-Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu petang (7/8/16), tiba di Solo, Jawa Tengah. Mereka yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang-Galang (Himad Purelang) sengaja datang ke Solo karena selama ini merasa diperlakukan tidak adil pemerintah.  


Salah satu warga Batam, Mustaryatib mengatakan, kedatangan belasan warga dari berbagai pulau Rempang-Galang itu untuk melanjutkan perjuangan permohonan pelepasan tanah negara yang telah mereka tempati sejak 1967. Sebab, sejak 2008  saat  berupaya mencari hak-nya untuk mendapatkan pelepasan tanah negara menjadi hak milik rakyat dirangkaian pulau-pulau Rempang, Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selalu gagal. 

"Warga selama ini udah kami mohonkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sesuai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sampai masa Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyida Baldan, ternyata tetap saja kondisi yang dialami itu tidak jauh berbeda," ujar Mustaryatib kepada awak media di Solo, Minggu petang (7/8/2016). 


Dikatakan lebih lanjut, setidaknya ada 12 ribu jiwa yang menempati pulau-pulau di Rempang-Galang. Ironisnya, tak satupun dari 12 ribu jiwa mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM). Mereka yang selama ini menjaga pulau terluar Indonesia ini hanya mempunyai surat tebas (penempatan). Warga berharap tanah yang selama ini ditempati agar diberikan kepada rakyat, karena telah menempati lebih dari 30 tahun. 

"Dalam Undang-Undang Agraria sebenarnya telah diatur, bagaimana masyarakat yang menempati tanah milik negara dapat mengajukan hak milik. Tapi nyatanya selama ini kita selalu dipersulit dan berhenti di BPN," terangnya. 

Ribuan warga penjaga pulau terluar Indonesia ini berharap, tanah yang selama ini ditempati agar diberikan kepada masyarakat. Sebab, pulau-pulau di Rempang-Galang, saat ini seringkali dijadikan sebagai pintu masuk barang-barang tak berijin dari luar Negeri.  Bahkan, tidak adanya pengawasan yang ketat dari Pemerintah telah ada satu pulau yang dijual ke kepada warga berkebangsaan Malaysia. 

"Selain itu, saat ini ada konflik terkait satu pulau yang akan dimiliki warga negara Prancis," ungkapnya. 


Hal serupa juga dikatakan Josep, warga Pulau Rempang-Galang, yang selama ini getol melaporkan adanya eksplitasi alam besar-besaran yang dilakukan secara ilegal. Pulau-pulau yang ada di Rempang-Galang menjadi ini akses masuknya barang-barang dari luar negeri, baik narkoba, makanan ringan dari Malaysia, bahkan Human Trafficking (Perdagangan Manusia). 

"Kami berharap pemerintah memberikan kepada kami, toh kami yang pertama kali menempati pulau itu dan pertama yang mengajukan permohonan itu. Kami akan garansi jika tanah diserahkan kepada masyarakat, maka akan ada peningkatan pendapatan untuk negara dari tanah yang kami garap," tandas Yosef. 

Sejak 2008 Himad Purelang mengurus dan mengajukan permohonan kepemilikan sertifikat, namun tidak pernah berhasil. Belasan warga perwakilan dari 12 ribu jiwa ini datang ke Solo berharap aspirasi mereka dapat di dengar Presiden Jokowi. 

"Ada harapan besar kami yang selama ini ada di pulau terpencil agar dapat perhatian dari pemerintah. Di Solo kami ingin mencoba mendekat di Kota Presiden, agar aspirasi kami mudah didengar, Presiden Jokowi" pungkasnya. (Harun Alrosid)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: