RABU, 24 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Setelah sehari sebelumnya Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus perkara suap penerbitan izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan pencegahan bepergian keluar negeri selama 6 bulan kedepan.


KPK secara resmi telah mengirimkan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, hal ini terkait dengan penetapan status Gubernur Sultra Nur Alam yang kemarin memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa sore (23/8/2016).

Yuyuk Andriati Iskak, Pelaksana Harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPK mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kedepan untuk tersangka Nur Alam.

"Waktunya hampir bersamaan sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap dan penyalahgunaan izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara" katanya di Gedung KPK, Rabu malam (24/8/2016).

"KPK sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri untuk tersangka Gubernur Sultra Nur Alam kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, surat tersebut tertanggal 22 Agustus 2016, atau sehari sebelum KPK mengumumkan penetapan status tersangka kepada yang bersangkutan,"demikian dikatakan Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak kepada wartawan di Jakarta.
[Eko Sulestyono]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: