SENIN, 22 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Undang-Undang Mahkamah Agung (MA) dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan aturan dan ketentuan kriteria pencalonan Hakim Agung jalur non karier maupun jalur karier kembali digugat oleh beberapa Hakim, diantaranya Hakim Binsar Gultom S.H dan Hakim Lilik Mulyadi S.H.


Terkait dengan hal tersebut, maka sidang perkara gugatan beberapa Hakim kepada pihak Pemerintah akhirnya digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Hadir dalam persidangan tersebut Hakim Binsar Gultom S.H. dan Hakim Lilik Mulyadi S.H., sebagai pihak pemohon atau pihak penggugat.

Hakim Binsar Gultom mengatakan "kita sedang mengajukan permohonan gugatan terkait dengan perbaikan terkait dengan konstruksi Pasal 6 B, Ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung terkait soal calon Hakim Agung yang berasal dari jenjang non karir dan atau yang sebelumnya belum pernah menjabat sebagai Hakim, disitu disebutkan bahwa calon Hakim Agung diutamakan dari profesi Hakim karir, kemudian apabila untuk kebutuhan bisa diambil dari jalur non karir" katanya kepada wartawan sesampainya di PN Jakarta Pusat, Senin sore (22/8/2016).


"Selain itu kita juga menggugat kepada Pemerintah terkait pencalonan Hakim Agung non karir, salah satunya agar syariat dan ketentuan pencalonan Hakim Agung kedepannya diperberat, lihat saja pekerjaan Hakim karir seperti saya dan teman-teman yang seprofesi dengan saya kan tidak ringan, namun anehnya Pemerintah tidak menjamin bahwa Hakim karir seperti kami bisa menjadi Hakim Agung, itu khan namanya tidak fair," demikian dikatakan Hakim Binsar Gultom kepada wartawan di kantornya.

Dalam persidangan kali ini, pihak Pemerintah sebagai pihak tergugat menghadirkan seorang saksi yaitu Yunan Hilmy, yang sehari-hari diketahui menjabat sebagai Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menurut pendapat Yunan Hilmy, pihak penggugat dinilai tidak tepat terkait dengan pengajuan gugatan terhadap Undang-Undang yang sebenarnya sudah diatur sebelumnya, dimana pihak penggugat meminta syarat perubahan ketentuan pencalonan Hakim Agung, dari semula 45 tahun menjadi 55 tahun.
[Eko Sulestyono]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: