MINGGU, 14 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Kemajuan Teknologi Informasi (IT) yang terus berkembang dengan pesat, ternyata masih belum bisa dimanfaatkan maksimal oleh semua birokrasi pemerintahan. Kemajuan IT masih dimanfaatkan sebatas kelola data dan informasi. Padahal, IT memberikan peluang besar dalam proses pengambilan kebijakan secara lebih cepat dan tepat.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY
Untuk itu, Komisi A DPRD DI Yogyakarta bersama Dinas Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) DI Yogyakarta dan masyarakat menggelar diskusi bertema Netizen Jogja Rembugan Optimasi IT Untuk Pelayanan Publik di Pendopo Nde Luweh Jalan Ngeksigondho, Kotagedhe, Kota Yogyakarta, Minggu (14/8/2016). 

Rembugan atau diskusi bersama netizen atau masyarakat bertema Optimasi IT Untuk Pelayanan Publik tersebut digelar guna memikirkan dan mencari cara serta model pemanfaatan IT dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Pemanfaatan IT secara optimal dinilai akan memberi manfaat besar bagi masyarakat luas. Tidak hanya memberikan pelayanan yang cepat dan murah, namun juga memberikan transparansi anggaran sehingga bisa menekan potensi tindak kejahatan korupsi.

Ketua Komisi A DPRD DI Yogyakarta, Eko Suwanto, S.T., M.Si, mengatakan, selama ini beragam data yang dimiliki oleh Pemda DIY masih tersebar di banyak dinas dan belum terintegrasikan. Hal demikian, menurutnya, karena disebabkan masih adanya ego sektoral sehingga masing-masing instansi memiliki data sendiri-sendiri. Karenanya, melalui diskusi optimasi IT untuk pelayanan publik, pihaknya berharap akan tercipta sebuah model tata kelola data pemerintahan seperti data kependudukan yang lengkap dan terintegrasi. Tidak hanya menyangkut jumlah, melainkan profil wilayah dan profil masyarakat.

Diskusi Optimasi IT Untuk Pelayanan Publik
Menurut Eko, dengan terobosan dan inovasi di bidang IT dalam tata kelola data kependudukan yang terintegrasi akan semakin memudahkan semua pihak dalam mengakses hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, dengan adanya integrasi data antar instansi akan mencegah perdebatan mengenai angka atau jumlah warga dan lainnya. Selama ini, katanya, dalam menentukan data warga miskin pun seringkali terjadi perdebatan atau perbedaan versi antara data yang dimiliki Pemda dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Optimasi IT dalam pelayanan publik, kata Eko, tak hanya akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan. Melainkan juga memudahkan banyak pihak karena data kependudukan yang lengkap bisa diakses dengan mudah oleh siapa pun, termasuk data terkait perpajakan. Lebih penting lagi, katanya, melalui pemanfaatan IT masyarakat akan dengan mudah memantau penggunaan anggaran daerah, dana desa, dana keistimewaan, dan sebagainya, sehingga transparansi anggaran pemerintah semakin bisa dijamin keterbukaannya.

Namun demikian, Eko mengatakan, banyak persiapan perlu dilakukan dalam upaya penggunaan IT sebagai basis pengelolaan data kependudukan, termasuk juga peran serta masyarakat dan pemerhati dan pengguna media sosial dalam merumuskan model tata kelola data berbasis IT.

Rony Primanto, Kadinas Kominfo DIY
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo DI Yogyakarta, Ir Rony Primanto, MT., mengatakan, optimalisasi penggunaan IT dalam sistem tata kelola data kependudukan di DI Yogyakarta selama ini telah dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan manajemen data. Namun demikian, berbagai kendala diakuinya masih menjadi penghambat terhadap berbagai upaya pelayanan publik berbasis IT yang mampu memberikan pelayanan secara lebih cepat, murah dan transparan. 

Dikatakan Rony, berbagai kendala tersebut antara lain masih belum adanya peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan tata kelola data berbasis IT. Menurutnya, selama ini Pemda DIY masih menggunakan peraturan-peraturan tata kelola data yang masih analog, sementara beberapa instansi mulai beralih ke sistem digital. Selain itu, juga masih perlunya alat teknologi IT yang mendukung dan ketersediaan Sumber Daya Manusia. 

"Saat ini, SDM di bidang IT sudah banyak, namun penempatannya yang masih belum sesuai. Maka, ke depan kita akan mulai menata dan menempatkan SDM sesuai dengan bidang keahliannya guna menunjang terlaksananya tata kelola data kependudukan berbasis IT", pungkasnya. (koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: