SENIN, 8 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Bertempat di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, beberapa saat yang lalu baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan perpanjangan kerjasama dalam penyediaan data untuk investasi antara BKPM dengan Badan Pusat Stastistik (BPS) Pusat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Drs. Suryamin
Dengan ditandatanganinya perpanjangan nota kesepahaman/MoU tersebut maka kedepannya kedua belah pihak, baik BPKM dan BPS akan saling melakukan pertukaran data dan informasi sehingga selanjutnya diharapkan akan meningkatkan dan mendorong percepatan investasi.

Dengan demikian jika misalnya nanti BPS sudah memiliki data hasil survei untuk diplubikasikan, maka BKPM akan dapat menggunakan referensi informasi dan informasi data dari BPS  tersebut untuk menberitahukan kepada investor kira-kira sektor mana saja yang masih mempunyai peluang untuk pengembangan investasi.

Drs. Suryamin, Kepala BPS Pusat mengatakan "penandatanganan perpanjangan kerjasama antara BPS dengan BKPM tersebut terkait dengan pertukaran data dan informasi Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan bagian penting untuk menggerakkan perekonomian untuk menggerakkan produktivitas, nanti BPS akan menghitung PDB untuk selanjutnya sar dan informasi tersebut akan dipakai BKPM untuk mendorong para investor melakukan penawaran investasi berbagai bidang" katanya kepada wartawan di Gedung BKPM, Senin siang (8/8/2016).

Berdasarkan data dan informasi dari BPS Pusat, ada beberapa sektor investasi yang ternyata pertumbuhan masih rendah yaitu antara 9 sampai 9,5 % yaitu di sektor Pariwisata dan Jasa. Sehingga kedepannya kedua sektor tersebut peluangnya masih sangat terbuka untuk terus dikembangkan atau ditawarkan kepada para investor.

Sementara itu, menurut Thomas Trikasih Lembong, Kepala BKPM, sempat menyebutkan bahwa investasi di sektor Pariwasata, Pertanian, Industri Ringan dan Perdagangan dalam beberapa bulan terakhir pertumbuhannya cenderung meningkat terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: