RABU, 3 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level secara nasional sepanjang tahun 2015 menghasilkan pencapaian sebesar 72,82, atau termasuk dalam kategori sedang apabila dilihat berdasarkan dengan skala indeks 0 sampai 100.


BPS juga menyatakan bahwa angka tersebut sebenarnya bisa dibilang relatif tetap apabila dibandingkan IDI tahun 2014 yang lalu dengan pencapaian sebesar 73,04. Namun demikian meskipun sedikit mengalami peningkatan, secara keseluruhan tingkat demokrasi di Indonesia tersebut ternyata masih berada dalam kategori "sedang".

Sedangkan jika ingin melihat tingkat klasifikasi demokrasi pada suatu negara, maka penilaiannya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori penilaian. Yaitu kategori Baik dengan pencapaian indeks diatas 80, kemudian kategori Sedang dengan pencapaian indeks 60 sampai 80 dan terakhir kategori Buruk dengan pencapaian indeks dibawah 60.

Kepala BPS, Suryamin mengatakan "pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, sejak IDI pertama kali mulai dihitung sejak tahun 2009 hingga tahun 2015 cenderung mengalami fluktuasi atau naik turun, namun masih dalam kategori sedang dengan indeks 60 hingga 80" katanya saat jumpa pers di Kantor BPS Pusat Jakarta, Rabu siang (3/8/2016).

"Saat pertama kali IDI dihitung mulai tahun 2009 pencapaiannya sebesar 67,30, kemudian tahun 2010 turun menjadi 63,72, kemudian tahun 2011 naik sebesar 65,48, kemudian tahun 2012 turun menjadi 62,63, kemudian tahun 2013 naik sebesar 63,72, kemudian tahun 2014 naik sebesar 73,04 dan terakhir tahun 2015 naik sebesar 72,82" kata Drs. Suryamin, Kepala BPS Pusat kepada wartawan.

Sementara itu, berdasarkan fluktuasi naik turunya angka IDI tersebut merupakan sebuah cermin dinamika gambaran cara berdemokrasi di Indonesia. IDI adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya iklim kondisi demokrasi yang ada di Indonesia

IDI disusun dengan cermat dan teliti  oleh beberapa lembaga-lembaga Pemerintahan yang terkait, dengan sedemikian rupa berdasarkan evidence based/fakta yang ada, sehingga potret pencapaian yang dihasilkan merupakan cerminan refleksi realitas nyata yang memang benar-benar sedang terjadi di Negara Indonesia.
[Eko Sulestyono]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: