RABU, 3 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Jalan Dr. Soetomo, Pasar Baru, Jakarta Pusat, BPS Pusat kembali merilis data terkait dengan perkembangan terbaru Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016.


Acara jumpa pers yang dilaksanakan secara terbuka tersebut di ruangan Gedung III, Kantor BPS Pusat tersebut dipimpin secara langsung oleh Drs. Suryamin, Kepala BPS Pusat, Rabu siang (3/8/2016). Selain itu juga dihadiri beberapa pejabat dari perwakilan lembaga-lembaga Pemerintah terkait dengan penyusunan IDI.

Pengertian IDI adalah statistik yang mengukur indikator kemajuan demokrasi di Indonesia, IDI adalah merupakan Fact Based Information, yang merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan culture of evidence based decision making yang sesuai dengan deklarasi dunia tentang statistik di Kota Istanbul, Turki pada tahun 2008 (has to be promoted at all levels government).

Setiap angka IDI mempunyai "meaning" yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan. Sedangkan latar belakang IDI itu sendiri merupakan hasil usaha bersama atau kerjasama yang terjalin dan terkoordinasi dengan baik sejak tahun 2009.


Diantaranya adalah BPS Pusat, Kemetrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), United Nations Development Program (UNDP).

Beberapa ahli yang dilibatkan dalam penyusunan IDI hadir dalam acara jumpa pers, antara lain Profesor Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia (UI), Profesor Musdah Mulia dari Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Dr. Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina dan Syarif Hidayat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Drs. Suryamin, Kepala BPS Pusat mengatakan "komponen IDI terdiri atas 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator, ketiga aspek tersebut masing-masing adalah Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi, sementara itu sumber data IDI berasal dari surat kabar/koran, dokumen berupa Perda, Perbup, Pergub dan surat edaran lainnya, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara yang mendalam dengan berbagai sumber" katanya pada saat jumpa pers di Kantor BPS Pusat, Rabu siang (3/8/2016).(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: