KAMIS, 11 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Afnan Hadikusumo menyatakan, salah satu penyebab hancurnya sebuah negara adalah perbedaan ideologi. Banyak negara besar hancur berkeping-keping karena perbedaan. Di Indonesia, indikasi perbedaan ideologi yang mengancam persatuan dan kesatuan tersebut juga mulai dirasakan kehadirannya. Afnan mengatakan hal itu saat membuka diskusi bedah buku Ayat-ayat Yang Disembelih (AAYD) di Gedung DPD DI Yogyakarta, Kamis (11/8/2016). 


Bedah buku AAYD dalam rangka penguatan ideologi bangsa melalui Sosialisasi Bela Negara Dan Pancasila itu juga digelar untuk mengingatkan generasi sekarang agar jangan kembali ke masa lalu. Afnan mengingatkan, indikasi adanya perbedaan yang dihembuskan agar menjadi konflik biasa terjadi di saat ekonomi sulit seperti yang dialami Indonesia saat ini. Karenanya, Afnan berharap melalui diskusi buku AAYD tersebut generasi muda bisa semakin memahami sejarahnya, terutama terkait dengan ancaman bangkitnya kembali komunisme di Indonesia.

"Buku AAYD mengisahkan peristiwa kelam sebelum 1965 yang penuh pembantaian oleh komunis yang menimpa para kyai dan santri. Buku ini penting bagi generasi sekarang yang tidak mengalami peristiwa kelam itu, sehingga bisa memahami sejarah secara komprehensif," jelasnya.

Lebih jauh, Afnan menuturkan, tuntutan rekonsiliasi yang muncul dari Peradilan In Absentia di Den Haag, Belanda yang menuntut Pemerintah RI meminta maaf kepada PKI dan mencabut Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI, sama sekali tak bisa dilakukan dan hanya membuka luka lama. Mereka, kata Afnan, lupa jika Masumi pun pernah menimbulkan banyak korban yang kemudian dibubarkan dan dilarang, namun mereka tak pernah menuntut. 

Afnan menyebutkan, korban komunis di tahun 1948 dan sesudahnya bukan hanya umat Islam. Namun, juga umat lain seperti Hindu, Budha, Kristiani dan lainnya, dan mereka pun tidak pernah menuntut karena rekonsiliasi sebenarnya telah terjadi dengan sendirinya secara alami.


Senada dengan itu, Pengajar Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Sindung Tjhayadi, mengungkapkan, rekonsiliasi sebenarnya telah terjadi secara alamiah dan Konsensus Den Haag yang menuntut agar Pemerintah meminta maaf kepada PKI justru merusak rekonsiliasi yang selama ini telah terjadi secara alami.

Sindung menegaskan, bahwa persitiwa yang terjadi di tahun 1965 tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Peristiwa 1965, jelas Sindung, adalah puncak dari peristiwa lain yang terjadi sebelumnya seperti peristiwa 1948 yang luarbiasa kejam dan penuh pembantaian yang dilakukan oleh komunis. 
[Koko Triarko] 
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: