SENIN, 15 AGUSTUS 2016

BALIKPAPAN --- Pemerintah Kota Balikpapan masih menunggu kebijakan rencana pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer daerah. Apabila kebijakan itu dikeluarkan maka daerah akan kesulitan dalam keuangannya.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi
Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan jika pemerintah pusat akhirnya memangkas dana transfer daerah, maka APBD Balikpapan 2016 akan kembali dibahas bersama dewan. Karena secara tidak langsung akan terkoreksi.

"Kalo dipotong kita harus rombak lagi APBD 2016, tentunya mempengaruhi program-program pembangunan yang sudah direncanakan pada tahun ini," ungkapnya saat usai Paripurna di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (15/8/2016).

Selain itu, dana transfer daerah dipangkas akan berdampak pada APBD Balikpapan 2016. Karenanya sebagai solusi agar tidak mengalami defisit, Pemkot Balikpapan akan menanyakan soal komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim.

Sebelumnya, pada APBD Murni 2016 pemkot Balikpapan telah melakukan pemangkasan 35 persen anggaran di SKPD atas penundaan pembayaran dana bagi hasil triwulan ke IV tahun 2015.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh berpendapat rasionalisasi sejumlah kegiatan langkah yang tepat untuk mengatasi agar keuangan daerah agar tak mengalami defisit.

"Hingga kini keuangan daerah masih stabil. Namun jika kebijakan Pemerintah Pusat memangkas dana transfer daerah bagi hasil, akan dilakukan penghematan," tandasnya.

Ia menambahkan jika dana transfer daerah tak kunjung cair membuat Pemkot Balikpapan harus segera melakukan terobosan baru dalam mensiasati penghematan anggaran. Disamping itu perlu dilakukan perampingan struktur SKPD.(Ferry Cahyanti)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: