SELASA, 30 AGUSTUS 2016

LAMPUNG --- Ribuan guru di Kabupaten Lampung Selatan bisa bernafas lega paska pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan penundaan penyaluran sebagian alokasi Dana Alokasi Umujm (DAU) tahun 2016. Salah satu guru di SDN 3 Bandaragung Kecamatan Sragi, Sutinah, mengaku sempat khawatir dengan adanya keputusan menteri keuangan yang melakukan penundaan penyaluran DAU ke sejumlah daerah di Indonesia. Sementara Kabupaten Lampung Selatan tidak masuk dalam kategori daerah yang ditunda dalam penerimaan DAU.


Sutinah bahkan mengaku dengan tingginya kebutuhan bahkan menjelang hari raya Idul Adha  2016 (1437 H) dipastikan dirinya akan mengalami banyak pengeluaran. Namun hal tersebut tidak terjadi dengan tidak masuknya Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang DAU-nya ditunda. Sutinah juga mengakui sebagai guru biasa dirinya mengaku tetap akan menjalankan tugas meski berada di daerah yang cukup susah dijangkau. Selain itu dengan tetap dikucurkannya DAU maka pemberian gaji untuk para pegawai termasuk para guru tidak akan tertunda.

"Setelah dapat informasi DAU untuk Lampung Selatan tidak bermasalah saya dan guru guru bernafas lega sebab selama ini kami mengandalkan gaji yang pas-pasan untuk kebutuhan hidup kami"ungkap Sutinah saat dikonfirmasi media Cendana News, Selasa (30/8/2016).

Sebelumnya beberapa daerah terimbas dengan penundaan penyaluran DAU 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian alokasi DAU 2016. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan seluruh kegiatan pembangunan  diantaranya infrastruktur tidak terganggu serta termasuk gaji para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku.


Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Ir. Fredy, mengungkapkan Kabupaten lampung Selatan pada tahun 2016 tidak termasuk daerah yang mengalami penundaan DAU bahkan sudah bisa menggunakan DAU untuk mendanai berbagai kebutuhan pembangunan dan gaji pegawai negeri sipil. Peraturan Menteri Keuangan yang berimbas bagi sebanyak 169 daerah terdiri dari 24 pemerintah provinsi dan 145 kabupaten/kota yang pencairan dana alokasi umum-nya mengalami penundaan. 

Berdasarkan informasi dua daerah di Provinsi Lampung yang mengalami penundaan pencairan DAu yakni Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 

"Setiap daerah yang mengalami penundaan DAU tentunya disebabkan banyak pertimbangan dan kriteria yang dilakukan oleh kementerian keuangan salah satunya menyangkut pelaporan penggunaan belanja daerah yang dilaporkan setiap tanggal 20 setiap bulan" ungkap Fredy.

Kabupaten Lampung Selatan melalui BPKAD ungkap Fredy selalu rutin melaporkan pelaporan belanja daerah setiap bulan sesuai tanggal yang ditetapkan sehingga tidak mengalami persoalan. Selama ini untuk tahun 2016 Kabupaten Lampung Selatan melalui pemerintah pusat memperoleh DAU sebesar Rp 1 triliun lebih untuk alokasi selama 12 bulan. Alokasi DAU sebanyak itu unhtuk kabupaten Lampung Selatan menurut Fredy sudah direalisasikan sebesar Rp687 Milyar atau sekitar 66,67 persen.


Menurut salah satu akademisi di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Lampung Selatan, Herman, mengungkapkan penundaan DAU bagi sejumlah daerah merupakan sebuah eveluasi yang menjadi hal positif untuk pengelolaan anggaran bagi setiap daerah. Sebab menurutnya penundaan DAU merupakan dampak dari pendapatan negara yang menurun. Bahkan berdasarkan data total DAU yang ditangguhkan mencapai Rp 133 triliun.

"Kalau daerah yang mengalami penundaan pastinya harus melakukan pengecekan tetapi daerah yang tidak mengalami penundaan tetap harus mengecek pos-pos anggaran yang bisa diefektifkan dan diefesiensikan jangan sampai tahun ini tidak mengalami penundaan tapi tahun selanjutnya justru ditunda" ungkap Herman yang juga dosen mata kuliah ekonomi tersebut.

Ia juga mengakui akan ada dampak cukup besar jika DAU ditunda terutama pembayaran gaji PNS karena menyangkut hajat hidup. Penundaan DAU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016 menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengantisipasi tidak tercapainya penerimaan negara sehingga defisit anggaran tidak melebar.
(Henk Widi) 
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: