RABU, 31 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ridwansyah mengatakan, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang memangkas dana transfer daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai 162 miliar mengakibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB mengalami defisit anggaran dan terganggunya sejumlah proyek dan program pembangunan di NTB terganggu.


"Dengan kebijakan pemangkasan tersebut menimbulkan situasi tidak normal, karena itu mengatasinya juga harus dengan tidak normal" katanya.

Tambahnya, semua pihak harus duduk bersama, tidak terganggu pelayanan publik, indikator pembangunan harus tercapai.

Untuk mengatasi defisit anggaran dan menutupi anggaran senilai 162 miliar yang dipotong Kemenku tersebut Pemda NTB akan menunda pembangunan gedung baru kantor Gubernur NTB, menunda pembangunan sejumlah proyek dan perjalanan dinas semua SKPD NTB.

Dari semua hasil pemangkasan tersebut baru terkumpul 117 miliar, sementara sisa yang 53 miliar masik akan kita cari dan akan segera diselesaikan.

"Gubernur sudah memerintahkan, tidak boleh ada defisit anggaran, karena itulah rasionalisasi anggaran dilakukan, supaya semua program pembangunan, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pelayanan publik tidak boleh terganggu" ungkapnya.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: