JUMAT, 12 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Dalam pandangan Mohammad Hatta, politik perekonomian negara tidak harus selalu tunduk kepada teori ekonomi. Hal demikian mensyaratkan adanya subsidi bagi rakyat, yang dalam teori ekonomi dianggap inefisiensi.


Namun jika sudah berbicara kemakmuran rakyat, subsidi bagi rakyat merupakan keharusan. Hal ini dilakukan untuk melindungi rakyat. Demikian Fadli Zon menjelaskan secara umum pandangan politik ekonomi menurut Mohammad Hatta yang akrab disebut Bung Hatta. 

Bung Hatta, kata Fadli, berpandangan bahwa politik perekonomian tidak seharusnya tunduk kepada teori ekonomi. Sebaliknya, teori ekonomi yang harus tunduk kepada politik perekonomian. Kebijakan ekonomi, menurut Bung Hatta, juga tidak boleh hanya bertumpu pada teori ekonomi.

"Bahkan jika sudah bicara mengenai kemakmuran rakyat, teori ekonomi tidak boleh memberikan kata putus, karena politik perekonomianlah yang seharusnya memberikan keputusan", ujar Fadli di Yogyakarta, Jumat (12/8/2016).

Implikasi dari pandangan itu, lanjut Fadli, adalah adanya subsidi rakyat. Meski dari sudut teori ekonomi subsidi merupakan sebuah inefisiensi, namun dari sudut politik perekonomian hal itu dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan rakyat kecil dan bisa dianggap sebagai suatu keharusan. 

Fadli mengingatkan, tanpa memahami bagaimana seharusnya relasi antara kebijakan publik dengan politik perekonomian dan teori ekonomi, Indonesia bisa terjebak ke dalam jalan keliru yang menjauhi jalan kemakmuran yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. 

"Politik perekonimian adalah cara suatu negara mengatur ekonominya. Dan, yang dimaksud oleh Bung Hatta dengan politik perekonomian di Indonesia itu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan rumusannya, dan yang dimaksudkan pula sebagai ideologi ekonomi Indonesia", pungkasnya. (koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: