SELASA, 16 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat agar segera menyelesaikan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah direlokasi. Karena jika secepatnya khawatir akan ada persoalan baru yang memperuncing perseteruan pedagang dengan pemerintah.

Nurus Salam, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.

Dalam waktu cepat pemerintah daerah harus sudah menyiapkan tempat bagi pedagang Taman Adipura atau Taman Bunga yang menjadi korban relokasi. Sehingga sarana dan prasarana yang akan disediakan kepada para pedagang tersebut terlebih dahulu segera di clearkan, baik dari sisi aset maupun kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh pedagang.

“Jadi semua fasilitas terlebih dahulu di clearkan, termasuk tanah. Karena tanah yang akan dibangun untuk tempat pedagang ini merupakan milik desa, sehingga semua elemen harus dilibatkan dalam persoalan ini, agar kebijakan pemerintah tidak dampak yang dapat menimbulkan persoalan baru,” kata Nurus Salam, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Selasa (16/8/2016).

Disebutkan, bahwa nantinya ketika ada kebijakan dari pemerintah mengenai persoalan pedagang ini diharapkan dapat menjadi nyaman dan tidak lagi menimbulkan masalah, sehingga semua pihak nantinya bisa langsung menerima. Makanya memang perlu duduk bersama untuk membicarakan mengenai tempat permanen yang akan disediakan terhadap pedagang yang telah direlokasi.

“Kepala desa, DPPKA dan Disperindag, selaku ketua tim relokasi untuk kita perbincangkan bagaimana jalan terbaik dalam rangka akan membuatkan lokasi permanen bagi pedagang. Anggaran dan fasilitasnya kita akan minta ke pemerintah untuk bisa menyiapkan, agar tempat itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh pedagang,” jelasnya.

Pihaknya meminta kepada pemerintah setiap ada kebijakan segera dilibatkan, sehingga nantinya juga bisa ikut membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Supaya masyarakat bisa menerima dan mengetahui hingga tidak terjadi masalah di kemudian hari.

“Jadi setiap kebijakan apapun semuanya harus diajak berkumpul untuk mencarikan solusinya, sehingga ketika jalan keluar ketemu nantinya ada solusi yang sama-sama baik kepada semua pihak. Makanya harus ada alternatif dari eksekutif agar para pedagang tetap bisa berjualan,” pungkasnya. (M. Fahrul)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: