MINGGU, 14 AGUSTUS 2016 

SUMENEP --- Adanya laporan dari korban kasus kekerasan seksual asal Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang yang sampai ke lembaga di tingkat pusat memang sangat memprihatinkan. Pasalnya hal itu sudah menunjukkan kekecawaan dari pihak korban terhadap penanganan kasusnya di daerah yang dinilai lamban, sehingga pihak berwenang di daerah merasa malu apabila tak kunjung bisa menyelesaikan kasus tersebut.

Abrari Alzael, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep.
Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur bukanlah masalah yang sepele, tetapi itu sudah mengancam terhadap psikologis anak itu sendiri selaku generasi penerus bangsa. Sehingga para penegak hukum maupun pemerintah daerah jangan setengah hati untuk terlibat langsung dalam memberantas terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut, apalagi sampai ada kesan penanganan kasusnya lamban dan tanpa ada pendampingan hukum dari pemerintah daerah terhadap korban.

“Mestinya malu dong perkara ini jika tidak bisa terselesaikan ditingkatan daerah. Apalagi jika sampai yang diduga pelaku tidak menjalani pemeriksaan lebih lanjut atau tidak ditahan, maka disini kan mengandung spekulasi, bisa jadi aparat yang berwenang mengeluarkan tersangka dianggap tidak cukup bukti. Bisa jadi memang dibuat tidak cukup bukti,” kata Abrari Alzael, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Sabtu (13/8/2016).

Disebutkan, bahwa kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur memang harus ada kejelasan, supaya setiap ada kasus yang sama tidak hilang begitu saja. Karena marwah korban selaku pihak teraniaya agar merasa dibela oleh pemerintah dan Negara. Tetapi jika kasus yang terjadi di daerah ini penanganannya lamban, jelas korban merasa hak-haknya sebagai warga Negara untuk mendapat perlindungan hukum tidak ada.

“Ini bisa jadi kalau tidak presur akan menjadi preseden buruk terhadap kasus-kasus serupa yang terjadi di daerah ini pada masa akan datang. Saya kira ini tidak boleh terjadi, apalagi korbannya anak dibawah umur,” jelasnya.

Maka dari itu, siapapun korbannya seharusnya mendapatkan perlakuan sama didepan hukum. Apabila hak-hak hukum itu dilanggar oleh warga lain, mestinya dilakukan penegakan suprimasi hukum, agar lembaga di pusat tidak bertanya-tanya kepada penanganan hukum di daerah. Karena tidak sepatutnya kasus yang ada di daerah sampai lembaga pusat yang menyelesaikan, tetapi ketika hukum itu dijalankan dengan baik, daerah pun akan bisa menyelesaikannya.

“Seharusnya pemerintah juga memberikan pendampingan secara hukum agar anak-anak yang menjadi korban tidak merasa didzalim dua kali oleh tersangkan dan pihak lain yang merasa tidak berpihak pada keluarga korban,” paparnya. 

Sebelumnya, dalam kasus kekerasan seksual yang sebanyak enam anak dibawah umur telah dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia di Jakarta. Pelaporan tersebut lantaran penanganan proses di daerah dinilai lamban oleh keluarga korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru gajinya. (M. Fahrul)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: