SELASA, 30 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Meski banyak mendapatkan kritikan dan penolakan keras dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap ngotot tunjangan perumahan dinaikkan dengan alasan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja.

Anggota DPRD NTB, Khudori
"Masalah kenaikan tunjangan perumahan dewan saya kira itu hal yang wajar diajukan dewan untuk menyesuaikan pendapatan dan kinerja anggota dewan" kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mahally Fikri di Mataram, Selasa (30/8/2016).

Menurutnya daerah lain yang Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) saja seperti Jambi sudah menaikkan tunjangan perumahan Dewan, jadi wajarlah teman-teman dewan mengajukan kenaikan tersebut.

Meski demikian, Mahally mengaku hal tersebut masih bisa didiskusikan dan dilakukan kajian bersama antara legislatif dan eksekutif.

Terpisah, anggota DPRD NTB dari Partai PKB, Khudori mengatakan, permintaan kenaikan tunjangan perumahan dewan merupakan suatu hal yang wajar untuk menunjang kinerja, tapi tentu harus melalui kajian dan sesuai regulasi yang benar.

"Bagaimanapun DPRD NTB selama ini telah berkontribusi nyata bagi pembangunan NTB, dengan mendukung setiap agenda dan program pembangunan yang dicanangkan Pemda NTB, termasuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penganggaran.

Untuk diketahui anggaran tunjangan perumahan DPRD NTB saat ini sebesar Rp 9 juta dan minta dinaikkan menjadi Rp 12 juta bagi setiap anggota dewan.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: