SELASA, 23 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Upaya penanggulanganan masalah kemiskinan yang berlangsung di tengah masyarakat, tidak saja cukup dengan banyak programa pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang digelontorkan pemerintah, termasuk seberapa besar anggaran digelontorkan, tapi juga harus ada data yang lengkap supaya penanganan masalah kemiskinan bisa segera dientaskan.


"Masalah kemiskinan di tengah masyarakat adalah masalah yang cukup kompleks dan tidak bisa hanya berbicara soal seberapa besar anggaran digelontorkan, data valid penduduk miskin menurut nama dan menurut alamat diperlukan supaya bisa tepat sasaran" kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)NTB, Ridwansyah di Mataram, Selasa (23/8/2016).

Ia menjelaskan, dengan adanya data lengkap, menurut nama, menurut alamat, pendataan masyarakat miskin mudah dilakukan, mulai siapa namanya, alamatnya dimana, dia miskin karena apa, termasuk terkait masalah pendidikan dan kesehatan.

Selain itu anggaran digelontorkan juga bisa ditentukan berapa nilainya, termasuk program bantuan digelontorkan bisa tepat sasaran sesuai peruntukkan.

"Selama ini yang terjadi, justru penurunan dan kenaikan angka kemiskinan tidak jumlahnya termasuk penyebabnya, karena tidak ada data pasti" ungkapnya.

Ridwansyah menambahkan, dengan adanya data menurut nama, menurut alamat tersebut nantinya akan bisa memudahkan siapa saja, termasuk Pemda Kabupaten Kota dalam upaya penanganan kemiskinan.

Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di NTB sampai bulan Maret 2016 mencapai 16,48 persen atau setara dengan 804,44 ribu orang.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: