RABU, 3 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Pembangunan yang berlangsung di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), bagaimanapun tidak bisa terlepas dari pengaruh kebijakan dijalankan pemerintah pusat, termasuk dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masalah kemiskinan.


"Selain pemerataan kebijakan pembangunan di daerah, termasuk keberadaan sejumlah DPR RI Dapil NTB di pusat tentu akan sangat membantu dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan" kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin saat menerima kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB, Rabu (3/8/2016).

Untuk itulah, Amin meminta kepada DPR RI terutama Dapil NTB di Jakarta bisa lebih memiliki kontribusi nyata bagi pembangunan di daerah, dengan membantu mengeksekusi dan melobi anggaran pusat, supaya banyak digelontorkan ke daerah, demi mendukung program pembangunan yang sedang dijalankan Pemda NTB.

Ia mengatakan, beberapa kebijakan nasional dinilai sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah NTB termasuk maslah kemiskinan, karena itu, sinkronisasi kebijakan program antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah  menjadi sangat penting.

"Kepada teman-teman anggota Komisi XI DPR RI untuk mendorong pihak perbankan mempermudah persyaratan dan akses permodalan atau fasilitas kredit bagi masyarakat pelaku UKM serta penurunan KUR dari 9% menjadi 7%." ungkapnya.

Ditambahkan, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga diharapkan bisa diiringi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan. Jadi, peningkatan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Ketua rombongan DPR RI Komisi XI, Supriyatno mengungkapkan, kunjungan dilakukan dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkini, serta mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan instansi-instansi pemerintah pusat yang ada di daerah, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan data dan informasi mengenai rencana pembangunan terutama recana kerja pemerintah daerah dalam APBD, capaian kerja pembangunan, laporan keuangan pemerintah daerah, serta data statistik terkait kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi NTB.

“Nantinya masukan tersebut akan kami teruskan ke dalam rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan pertimbangan dan masukan,” ujarnya.(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: