SABTU, 27 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Adanya kasus penyelundupan ratusan Calon Jamaah Haji (CJH) yang tertahan di Negara Filipina akibat menggunakan paspor palsu diduga akibat lamanya menunggu untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. 

MH Said Abdullah, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan asal Pulau Madura.
Pasalnya pembagian kouta yang ditentukan oleh Negara Arab Saudi belum sebanding dengan banyak penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam, sehingga masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji harus antri bertahun-tahun.

Dengan penentuan kouta di keluarkan oleh Negara Arab Saudi tersebut dinilai sangat tidak adil, sebab kouta bagi Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam ditentukan sama dengan Negara lain. Seharusnya untuk pengaturan kuota jamaah haji tersebut tidak lagi diserahkan pada kerajaan Arab Saudi, melainkan langsung diambil alih oleh organisasi internasional, seperti, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), supaya dalam pengaturan kouta bisa disesuaikan tingkat dan minat penduduk Negara tertentu.

“Sikap saya dalam kontek fraksi, bahwa sejak awal kita minta Mekkah, Madinah yang merupakan dua kota suci itu diinternasionaliasi oleh OKI. Tidak bisa lagi kita menyerahkan kepada Saudi Arabiah, karena pemerintah kerajaan Arab Saudi gagal membagi kouta secara adil,” kata MH Said Abdullah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan asal Pulau Madura, saat berada di Kabupaten Sumenep, Sabtu (27/8/2016).

Disebutkan, bahwa akibatnya penentuan kouta yang tidak secara adil membuat Negara Indonesia sangat dirugikan, karena sampai sekarang masa tunggu haji di Indonesia sudah sampai tahun 2035 mendatang. Semestinya pengaturan kuota jamaah haji jangan menggunakan pola rata, karena minat penduduk di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji cukup tinggi, sehingga memang disesuaikan agar tidak terjadi antri yang cukup lama.

“Kita adalah yang terbesar di dunia, tetapi disamaratakan. Maka pola sama rata itu yang membuat setiap tahun antrean semakin panjang. Seharusnya Saudi sejak awal ketika ada Negara lain koutanya yang tidak bisa dipergunakan itu bisa diserahkan begitu saja dengan sendirinya kepada kita,” jelasnya.

Dengan lamanya menunggu antrean diharapkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) lebih solit dan bisa duduk bersama untuk bisa menentukan kouta supaya lebih adil. Karena sudah banyak Calon Jamaah Haji (CJH) yang mengantre tersebut umurnya sudah tua, sehingga dengan adanya pembagian kouta yang ada mereka bisa lebih cepat menunaikan ibadah haji. 
(M. Fahrul)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: