MINGGU, 28 AGUSTUS 2016

NTB --- Kerusakan hutan di Nusa Tenggara Barat (NTB) setiap tahun cukup memprihatinkan. Kerusakan kawasan hutan tersebut selain diakibatkan karena aksi pembalakan liar oleh kelompok warga masyarakat maupun oknum tidak bertanggung jawab, juga karena perhatian dan pengawasan terhadap keberadaan kawasan hutan oleh Pemda NTB tidak maksimal.


"Kalau diperhatikan, perhatian perintah terutama Pemda NTB maupun Pemda Kabupaten dalam menjaga dan melindungin kawasan hutan masih jauh dari harapan, terbukti keberadaan sebagian besar kawasan hutan NTB sudah banyak yang gundul akibat aksi pembalakan liar" kata Muhammad Nasir, Pensiunan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi era Presiden Soeharto di Mataram, Minggu (28/8/2016).

Ia membandingkan kondisi kawasan hutan era Presiden Soeharto yang demikian hijau dan terjaga dari ancaman pembalakan liar, karena dalam menjaga kelestarian hutan, selain dilakukan pegawai dinas Kehutanan juga melibatkan aparat TNI termasuk masyarakat, untuk secara bersama menjaga dan memelihara kelestarian kawasan hutan.

Nasir mengenang, bagaimana kondisi semua kawasan hutan NTB Era Presiden Soeharto demikian hijau dan lebat, banyak terdapat pohon-pohon besar yang dipeluh bertigapun tidak cukup, karena besarnya batang pohon, baik di kawasan hutan bagian selatan dan utara Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

Dalam pengelolaan kawasan hutan, masyarakat juga tidak bisa melakukan secara sembarangan, baik di hutan konservasi maupun hutan kemasyarakatan, bahkan untuk menebang satu batang kayu untuk keperluan membangun rumah atau masjid, harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas

"Makanya jangan heran, kalau selain kelestarian hutan era Presiden Soeharto bisa tetap terjaga, sumber mata air termasuk debit air juga banyak, tidak seperti sekarangn banyak yang hilang akibat pembalakan kawasan hutan secara liar"

Nasir mengatakan, bahkan jumlah mata air waktu itu bukan 702. Lagi sebagaimana data BKSDA atau BLHP, tapi bisa mencapai dua ribuan, kawasan selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang sekarang kering, dulu banyak terdapat mata air, sekarang sdah menjadi lahan tandus dan kering kerontang, karena pohon - pohon yang ada sudah ditebang dan dijadikan lahan bercocok tanam.

Ia juga mengenang bagaiman selama menjadi pegawai Dinas Kehutanan lebih banyak turun lapangan, bersama TNI dan masyarakat, meski secara lembaga TNI juga memiliki penugasan tersendiri dari Presiden untuk ikut menjaga kawasan hutan dan membantu petani mengelola lahan pertanian.

"Dulu pegawai Kehutanan banyak dilapangan, tidak seperti sekarang banyak di kantoran, dulu, pegawai dinas Kehutanan, selain melakukan pengawasan, juga melakukan penghijauan, salah satunya melalui program Pekan Penghijauan Nasional (PPN) yang dicanangkan Presiden Soeharto" ungkapnya.

Sekarang pasca otonomi daerah (Otda) diberlakukan, pengelolaan kawasan hutan oleh setiap Pemda dan masyarakat di Indonesia, termasuk Pemda NTB seakan tanpa kendali, pembalakan liar berlangsung di mana, pencurian kayu dan pembukaan lahan untuk bercocok tanam oleh masyarakat.

Kini di usianya yang sudah menginjak 60 tahun lebih, umur mungkin boleh tua, tapi semangatnya sebagai pensiunan yang pernah bergelut secara langsung, menikmati hijaunya kawasan hutan dan berlimpahnya mata air, ia masih memendam mimpi Pemda NTB bisa mengembalikan kawasan hutan yang sekarang gundul menjadi hijau kembali, dengan melakukan penanaman pohon, supaya ada yang diwariskan kepada anak cucu.

Data Dinas Kehutanan selama tahun 2015 luasan kerusakan hutan akibat pembalakan liar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 200.309 hektar dengan lokasi kerusakan paling parah banyak terjadi di Pulau Sumbawa.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: