RABU, 3 AGUSTUS 2016

MAUMERE --- Fraksi Partai Golkar DPRD II kabupaten Sikka meminta agar pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait rendahnya retribusi yang diterima. 

Pembacaan pandangan fraksi
“Fraksi partai Golkar berpandangan bahwa pemerintah belum serius dan benar-benar melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut,”sebutnya perwakilan fraksi partai Golkar, Mayestati Angelorum dalam rapat paripurna, Rabu (3/8/2016).

Saat pemandangan fraksi dalam rapat paripurna V masa sidang III tahun 2016 atas pidato bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sikka tahun anggaran 2015. Fraksi partai Golkar menilai pencapaiannya hanya sebesar 53,55 persen dari terget yang ditetapkan.

Target retribusi daerah yang sudah ditetapkan tersebut menurut fraksi partai Golkar sudah diperhitungkan dari berbagai potensi yang ada di kabupaten Sikka, apabila pemerintah serius, tentunya target tersebut dapat dicapai.

“Terhadap retribusi daerah yang hanya mencapai 53,55 persen tersebut fraksi partai Golkar memintah agar pemerintah dapat menjelaskan alasannya,” tegas Mayestati membacakan pernyataan partai berlambang pohon beringin ini.

Hal senada juga dikeluhakan fraksi partai Demokrat. Menurut fraksi ini, dari target 12.03 miliar rupiah, Pemkab Sikka hanya mampu menghasilkan 6,44 miliar rupiah saja. 

Target penerimaan diukur berdasarkan potensi yang diidentifikasi lalu ditetapkan sasaran-sasaran yang didukung rencana operasional untuk menggali potensi untuk menjadi uang.

“Rendahnya penerimaan retribusi mengggambarkan lemahnya respek kita terhadap rakyat daerah ini,” tegas fraksi partai Demokrat seperti dibacakan Heny Doing.

Selain itu seperti dibacakan Heny, fraksi partai yang didirikan mantan presiden SBY ini mencerminkan kepekaan sosial pemerintah amat rendah, kurang mempunyai rasa malu terkait hasil yang dicapai dan padahal hak aparatur pemerintah tidak pernah dikurangi oleh negara.

Rapat Paripurna
Pemerintah dimintah fraksi partai Demokrat agar serius menggarap sumber retribusi daerah terutama merubah perda terkait retribusi yang sudah tidak relevan lagi dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten Sikka maupun nasional.

“Perlu juga dipikirkan memberikan sanksi dan insentif agar capaian hasilnya bisa lebih baik ke depannya,” harap fraksi Demokrat.
[Ebed De Rosary]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: