KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

MAUMERE --- Fraksi partai Nasdem DPRD II kabupaten Sikka memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Sikka dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Yani Making,juru bicara fraksi partai Nasdem sedang membacakan pemandangan fraksi.
Demikian disampaikan Yani Making anggota fraksi partai Nasdem kepada Cendana News, Kamis (4/8/2016). Dikatakan Yani, hal ini sesuai dengan salah satu butir pemandangan fraksi partai Nasdem terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Sikka terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015, Rabu (3/8/2015).

Dijelaskannya, fraksi Nasdem, dalam pemandangan umumnya menyebutkan, PAD Kabupaten Sikka sebesar 78,096 miliar rupiah atau mencapai 99,16 persen dari target sebesar 78,754 miliar rupiah. Untuk itu, Nasdem meminta pemerintah untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah guna meningkatkan PAD di tahun berikutnya.

Terkait target retribusi daerah yang hanya tercapai 53,55 persen, angka tersebut masih jauh dari harapan. Untuk itu, Nasdem berkesimpulan SKPD terkait tidak melakukan terobosan inovatif dalam mendongkrak target retribusi.

Peserta rapat paripurna membahas laporan pertanggungjawaban Bupati terkait anggaran tahun 2015.
Pemerintah pinta Nasdem, perlu mengkaji lagi beberapa regulasi terkait jasa retribusi yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini agar segera direvisi. Pemerintah tegas partai dengan slogan retorasi ini, segera mengoperasikan 2 kapal milik pemda Sikka agar bisa mendatangkan pendapatan.

“Pungutan yang belum memiliki regulasi agar segera dibuatkan payung hukumnya. Sebagai contoh salah satunya adalah pengelolaan dermaga fery Kewapante. Meski sudah dilakukan pungutan retribusi, namun setahu fraksi Nasdem payung hukumnya belum dibuatkan,” jelas Yani.

Nasdem juga secara tegas dalam pemandangan fraksinya, meminta agar inspektorat perlu mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku terkait adanya temuan terkait adanya oknum-oknum PNS di beberapa SKPD yang menyalahgunakan keuangan negara.

Inspektorat juga diminta tegas menindak kontraktor maupun direkturnya dengan membuat daftar hitam atau memproses hukum mereka yang telah memanipulasi laporan pelaksanaan proyek tersebut.

Pembayaran dana sertifikasi guru juga dipersoalkan Nasdem. Pada tahun 2015 terjadi keterlambatan pembayaran dana sertifikasi sehingga memberikan kontribusi besar bagi SILPA tahun 2015. Fraksi Nasdem meminta agar pembayaran dana sertifikasi tahun 2016 bagi para guru harus tepat waktu.(Ebed de Rosary)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: