SENIN, 29 AGUSTUS 2016

LAMPUNG --- Puluhan warga Dusun Cilamaya yang tinggal di Dusun Cilamaya Desa Bakauheni melakukan aksi kesekian kalinya dengan memblokir jalan masuk kendaraan kendaraan proyek tol Sumatera dengan cara mendirikan posko dengan bangunan terbuat dari bambu beratapkan terpal, membakar ban serta memasang keranda mayat sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terdampak tol Sumatera yang hingga pekan terakhir bulan Agustus belum juga dicairkan. Puluhan warga bahkan sempat meminta para sopir alat berat dan kendaraan truk yang beroperasi menghentikan aktifitas khusus di lahan milik warga yang ganti ruginya belum juga dibayar oleh pemerintah.


Aksi spontan warga tersebut menurut salah satu warga Cilamaya,Sugiyono,merupakan buntut berkali kali pertemuan dan musyawarah dari tingkat desa,kecamatan hingga kabupaten yang membahas terkait percepatan pembayaran tol Sumatera di ruas Dusun Cilamaya. Menurut Sugiyono sebelumnya Kementerian Dalam Negeri telah melayangkan surat kepada Gubernur Lampung terkait permohonan percepatan pembayaran ganti rugi tanah untuk jalan tol Sumatera namun belum mendapat respon.

“Bahkan bupati Lampung Selatan sudah menjanjikan akan membantu menyelesaikan persoalan uang ganti rugi ini namun sampai waktu yang dijanjikan tak kunjung dipenuhi dan kami rakyat kecil hanya diombang ambingkan dalam ketidakjelasan bahkan surat dari Kemendagri pun tidak digubris”ungkap Sugiyono saat ditemui media Cendana News di lokasi lahan tol Sumatera yang diblokir,Senin (29/8/2016)

Menurut Sugiyono dalam surat dari Kementerian Dalam Negeri bernomor 593.83/3592/BAK yang ditujukan ke Gubernur Lampung dan merupakan balasan surat dari pengurus Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Jakarta utara yang mendampingi warga Cilamaya memiliki poin poin penting diantaranya 9 poin yang isinya terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu pada poin ke (9) Kemendagri meminta kepala daerah untuk lebih peduli kepada pengaduan masyarakat dengan melakukan kebenaran materi pengaduan secara cermat dan akurat,menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas dan adil dan objektif serta memberikan jalan keluar terhadap tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang undangan.


Berbagai upaya tersebut menurut Sugiyono hingga kini belum menghasilkan kesepakatan apapun sehingga masyarakat melakukan upaya lanjutan dengan musyawarah dan berbagai cara diantaranya berbagai aksi.

“Kami melakukan aksi blokade, aksi kubur diri dan berbagai upaya lain namun tidak pernah didengar sehingga kami terus akan menyuarakan keprihatinan atas percepatan pembayaran ganti rugi lahan tol yang belum terealisasi” ungkap Sugiyono.

Pantauan media Cendana News puluhan warga masih bertahan di lokasi lahan tol dengan mendirikan posko dan memblokade jalan menggunakan ban terbakar dan keranda mayat. Sementara aksi pengeboman untuk proses land clearing (pembersihan lahan) terus dilakukan menggunakan dinamit sehingga menimbulkan getaran keras di perumahan warga sekitar lokasi tol Sumatera.

Selain itu warga memasang selebaran selebaran terkait surat kesepakatan warga yang ditandatangani oleh sebanyak 7 orang warga terdampak tol diketahui oleh pihak pengembang PT PP,kepala desa Bakauheni dan camat Bakauheni. Surat kesepakatan bersama tersebut berisi tuntutan masyarakat dan dukungan atas pembangunan jalan tol Sumatera meski dengan konsekuensi jika batas waktu yang sudah ditentukan terkait penyelesaian pembayaran maka warga akan menutup dan menyegel lahan mereka.

“Kami tidak pernah menghalangi pekerja melakukan pekerjaannya karena aksi kami dilakukan di lahan yang alas haknya sah dan hingga kini belum dibayarkan” ungkap Sugiyono.

Warga Nglurug ke Kantor PP Terkait Ganti Rugi Lahan Tol Sumatera

Dua hari sebelumnya (27/8) perwakilan warga Dusun Cilamaya Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni nglurug ke kantor PT Pembangunan Perumahan (PP) akibat ganti rugi lahan yang hingga saat ini belum diterima oleh sekitar 23 warga di lokasi tersebut. Perwakilan pemilik tanah yang diantaranya dihadiri oleh Marjaya, Sugiyono, Amran Harahap dan beberapa warga lain mendatangi kantor PP untuk mempertanyakan proses penggantian rugi lahan yang dijanjikan oleh bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, yang akan menyelesaikan penyelesaian ganti rugi lahan 20 hari setelah lebaran Idhul Fitri 2016.


Perwakilan warga yang hadir tanpa disertai oleh kuasa hukum tersebut diterima oleh kepala humas PT Pembangunan Perumahan (PP), Yus Yusuf, di ruang rapat kantor PP yang membahas terkait persoalan warga. Warga berharap proses pemberian ganti rugi bisa segera diberikan sesuai dengan merujuk surat kepemilikan tanah sebagai alas hak yang menjadi persyaratan untuk pencairan ganti rugi tol Sumatera.

“Kami datang ke kantor PP untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan tol yang saat ini belum diberikan kepada warga yang berhak pemilik tanah di warga Cilamaya yang diakui sebagai milik warga lain bernama Gatot dan Sriwati” ungkap Sugiyono selaku perwakilan warga Cilamaya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga diantaranya menurut Sugiyono perwakilan warga pernah menemui asisten 1 bidang pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan namun warga diminta untuk menyelesaikan kasus kepemilikan tanah melalui pengadilan. Padahal sebelumnya pihak warga dan pengelola tol berharap agar persoalan tersebut bisa diselesaikan dan ada  kesepakatan secara kekeluargaan tanpa harus melalui pengadilan.

Belum diterimanya uang ganti rugi lahan jalan tol Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggibesar yang berada di STA 05 milik warga Dusun Cilamaya terkait persoalan tanah warga yang diduga bermasalah dengan dua warga diantaranya dengan Gatot Gondes dan Sri Wati Tunas.


Sebagai pelaksana pembangunan jalan tol Yus Yusuf mengaku sebagai humas PT PP tetap mengakomodir keinginan warga sebagai pemilik lahan tol di ruas Bakauheni-Terbanggibesar. Sebab selama ini meski proses pembangunan tol Sumatera sudah mencapai wilayah Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Penengahan.

“Kami sebagai pelaksana pembangunan tol Sumatera tetap berharap tidak ada masalah terkait pembangunan tol Sumatera yang saat ini tetap berjalan”ungkap Yus Yusuf.

Selain persoalan terkait belum diterimanya uang ganti rugi lahan terdampak jalan tol Sumatera warga juga mengeluhkan persoalan pembangunan tol Sumatera diantaranya terkait debu dan bising alat alat berat yang bekerja hingga malam hari. Debu dan kebisingan warga saat ini dinilai warga telah mengganggu warga yang hendak beristirahat dan mengganggu kesehatan.

“Kami warga merasa terganggu dengan suara bising alat-alat berat yang selama ini bekerja hingga malam hari dan kami ingin ada kompensasi yang diberikan kepada kami” ungkap Yono.

Kompensasi akibat debu dan kebisingan menurut Yus Yusuf akan dikoordinasikan dengan PT LMA selaku penanggungjawab alat berat yang ada di lokasi tersebut. Namun besaran uang kompensasi uang kebisingan tersebut akan dibahas dengan perusahaan PT LMA yang mengerahkan alat berat di lokasi pembangunan tol Sumatera tersebut.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: