RABU, 31 AGUSTUS 2016

LAMPUNG --- Masyarakat beberapa desa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan terdampak pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) telah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan oleh pihak terkait untuk proses pembuatan infrastruktur kelistrikan di wilayah tersebut. Proses pembebasan lahan tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan ketersediaan pasokan listrik di pulau Jawa dan Sumatera. Meski demikian enam bulan paska pembebasan lahan masyarakat wilayah Kecamatan Ketapang belum melihat adanya tanda tanda pembangunan tersebut.


Salah satu warga di Desa Tamansari, Supardjo, mengungkapkan belum mendapat informasi lanjutan terkait pembangunan tapak SUTET yang akan dibangun melintasi areal perkebunan dan areal pertanian. Ia bahkan mengaku masih sempat menggarap lahan pertanian miliknya meski sudah dibayar lunas oleh tim pembebasan tanah untuk SUTET.

“Kalau uang ganti rugi sudah diberikan beberapa waktu lalu namun tanda tanda pembangunan SUTET belum terlihat hingga saat ini tapi tetap menguntungkan bagi kami selain sudah menerima ganti rugi kami masih bisa menggarap untuk menanam” ungkap Supardjo kepada Cendana News, Rabu (31/8/2016)

Beberapa warga lain di Desa Tamansari Kecamatan Ketapang justru mengaku diuntungkan dengan belum dibangunnya SUTET di wilayah mereka karena warga masih bisa melakukan aktifitas bertani dan berkebun hingga kepastian waktu lahan masyarakat terdampak SUTET akan digunakan. Beberapa warga bahkan telah melakukan penebangan pohon berukuran tinggi meski masih melakukan aktifitas menanam beberapa tanaman diantaranya jagung dan pisang.

Sebelumnya PT. PLN (persero) unit interkoneksi Pembangunan (UIP) IV berencana membangun transmisi interkoneksi antara kedua pulau yang memiliki kekuatan sekitar 3.000 MV. Landing poin pembangunan transmisi interkoneksi tersebut berada di Dusun Muarabalak, Desa Ketapang Kecamatan Ketapang.

Rencananya di tempat itu nantinya akan dibangun gedung transmisi interkoneksi di areal seluas sekitar 20 ribu meter persegi yang terhubung dengan Salira, Cilegon, Banten melalui jaringan kabel bawah laut. Demikian diungkapkan oleh perwakilan UIP VII, Ivan, saat melakukan sosialisasi di wilayah Kecamatan Ketapang beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pembangunan transmisi interkoneksi di Provinsi Lampung akan melalui kabupaten Mesuji, Tulangbawang (Tuba), Tulangbawang Barat (Tubabar), Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan.


“Pembangunan transmisi interkoneksi listrik antar Pulau Sumatera-Jawa, saat ini memasuki tahap sosialisasi pembebasan lahan tanaman tumbuh yang nantinya akan ditangani oleh tim P2T yang dibentuk pemerintah terdiri dari Dinas Perkebunan, PU dan Bapedda Lampung Selatan” ungkapnya.

Lebih lanjut Ivan mengatakan bahwa nantinya pembangunan jaringan transmisi juga akan tersebar di beberapa desa lainnya di Kecamatan Ketapang. Diantaranya yakni Way Sidomukti, Sidoasih, Lebungnala, Tamansari, Sri Pendowo dan Desa Bangunrejo. Sementara di dusun Muarabalak akan dibangun planing point transmisi interkoneksi. Sedangkan di enam desa lainnya akan dibangun lapak tower.

Pemberian uang ganti rugi sebelumnya telah diberikan kepada sebanyak 24 warga menindaklanjuti surat dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IV Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Interkoneksi Sumatera-Jawa 2 tanggal 1 Maret 2016 nomor: 011/KON.00.02/UPK JISJ2/2016 hal kesanggupan pemberian ganti rugi di wilayah Desa Sripendowo, Desa Tamansari, Desa Ketapang, Desa Bangun Rejo, Desa Sumbernadi.

Berdasarkan keterangan pihak PLN Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang akan dibangun di wilayah Lampung Selatan merupakan upaya untuk menyalurkan listrik dari wilayah Jawa dan Sumatera. Saluran tersebut merupakan kabel-kabel yang dihubungkan pada menara yang sangat tinggi dan membutuhkan tapak-tapak yang sebagian melewati lahan milik masyarakat.

Pada awal-awal pembangunan SUTET, tidak ada masyarakat yang memprotes kehadirannya, namun sejak adanya kasus sengketa tanah pada areal yang dilalui SUTET maka mulailah muncul isu bahwa SUTET adalah penyebab dari berbagai penyakit dari masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

“Kita berikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya keberadaan listrik terutama selama ini masyarakat mengalami mati listrik” ungkap pihak PLN saat proses sosialisasi dan pemberian ganti rugi.

Dalam perkembangannya munculah berbagai tanggapan terhadap isu tersebut, baik dari masyarakat awam sampai para ahli. Di antara mereka terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama mengatakan bahwa SUTET berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa penyakit yang dialami oleh masyarakat tersebut tidak ada hubungannya dengan pembangunan SUTET di daerah tersebut.Mereka menganggap bahwa isu tersebut hanya untuk mencari sensasi agar pemerintah mau memberikan ganti rugi terhadap penyakit yang mereka alami.

Pantauan media Cendana News keberadaan SUTET di Lampung Selatan masih terdapat di sejumlah wilayah yang berfungsi menghubungkan gardu induk PLN di Kalianda dan menuju ke pembangkit listrik di Tarahan.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: