SENIN, 29 AGUSTUS 2016

SOLO --- Tindakan kurang terpuji diduga dilakukan Kepala Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Pasalnya, hanya karena 5 siswa tidak masuk dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online, pihak Kepala Desa setempat mengancam tidak akan memperpanjang kontrak lahan milik kas desa yang digunakan untuk sekolah tersebut.


Kepala Sekolah SMA Negeri Colomadu Bambang Sugeng Maladi menceritakan, jika permasalahan antara SMA Negeri Colomadu dan Kepala Desa Baturan ini berawal adanya 5 siswa yang tidak masuk seleksi PPDB Online karena nilainya tidak mencukupi. Meski nilainya tidak masuk dalam PPDB Online, Kades tersebut tetap memaksakan kehendak agar pihak sekolah tetap menerima. 

“Kita tidak bisa menerima begitu saja, karena PPDB Online ini yang menentukan panitia Kabupaten. Namun yang bersangkutan tetap bersikukuh sampai mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan dan Bupati,” ujarnya saat ditemui awak media, Senin siang (29/8/2016).


Adanya kasus itu, pihak sekolah terus menuai tekanan. Diantaranya adanya tekanan pihak kepala desa tidak akan memperpanjang kontrak lahan Kas Desa yang digunakan untuk sekolah tersebut. Bahkan, adanya isu santer yang menyebutkan jika tetap menolak 5 siswa tersebut, sekolah tersebut akan disegel. 

“Dari informasi yang berkembang di luar memang seperti itu, katanya akan disegel” jelasnya.

Disebutkan, di SMA Negeri Colomadu sendiri terdapat 906 siswa yang tengah menuntut ilmu di sekolah tersebut. Pihaknya tidak habis pikir, hanya karena 5 siswa yang tidak masuk PPDB Online, pihak Kepala Desa tetap bersikukuh meminta memasukkan ke sekolah. 

“Kami sebenarnya tidak bisa apa-apa. Jika kami tetap memasukkan, kami yang menyalahi sistem. Karena semua siswa masuk melalui PPDB Online”  keluhnya. 

Sejak adanya polemik antara sekolah dan pihak kepala desa rupaya membuat kondisi sekolah tidak kondusif. Bahkan siswa mengaku tidak nyaman dengan adanya permasalahan tersebut. 

“Kami yang sekolah di sini menjadi tidak jenak. Hanya karena 5 siswa yang tak masuk PPDB Online, semua siswa harus menanggung resikonya” tandas Arung Suganda, salah satu siswa SMA Negeri Colomadu. 


Ditambahkan siswa kelas XII IPS tersebut, adanya 5 siswa yang tidak masuk PPDB Online karena nilainya tidak mencukupi justru akan menjadi kendala jika tetap dimasukkan. Sebab, dikhawatirkan mereka tidak dapat mengikuti ritme pembelajaran bersama rekan-rekan lain yang sudah masuk terlebih dahulu. 

“Bukannya justru akan menyulitkan diri sendiri, jika dalam nilai PPDB Online sudah tidak masuk kenapa harus dipaksakan” imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Desa Baturan Suseno saat dikonfirmasi mengatakan, dirinya bersikukuh memasukkah 5 siswa yang tidak masuk PPDB Online itu karena warga miskin. Pihaknya juga berdalih, jika keberadaan SMA N Colomadu yang menyewa lahan Kas Desa tersebut juga untuk mengakomodasi siswa yang berasal dari desa setempat. 

“Ke 5 siswa ini karena warga miskin dan sampai sekarang belum mendapatkan sekolah. Sementara mereka sangat ingin sekolah di SMA Colomadu tersebut” kilahnya. 

Suseno juga bersikeras jika tidak memasukkan 5 siswa tersebut, pihak sekolah diminta untuk mencarikan sekolah lain untuk menampung mereka. 

“Sudah ada solusi, saya minta untuk dicarikan sekolah setelah satu semester akan dipindah di SMAN Colomadu,” tutupnya.
(Harun Alrosid)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: