SENIN, 15 AGUSTUS 2016

CATATAN KHUSUS---Dalam Perjalanan bangsa Indonesia tentunya banyak mengalami tantangan dan hambatan dari masa penjajahan kolonialisme hingga pada saat ini. terutama dari masalah ekonomi dan politik. Sehingga apabila ditinjau dalam konteks kenegaraan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem kepemimpinan ataupun sistem pemerintahan yaitu dari masa Orde Lama, Orde Baru hingga masa Reformasi saat ini.



Di masa kepemimpinan masing-masing presiden Indonesia memiliki berbagai kekurangan dan kelebihan (kebaikan). Kita dapat melihat pada sisi kebijakan lain yang memang berpihak pada masyarakat atau sungguh-sungguh mendukung kepentingan masyarakat (public interest) dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kebijakan merupakan suatu usaha atau kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk memecahkan/menyelesaikan persoalan untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah pada saat perumusan kebijakan tersebut apakah pemerintah betul-betul berpihak pada kepentingan umum atau keberpihakannya hanya pada salah satu kelompok saja misalnya pada penguasa dan pengusaha. 

Karena kebijakan adalah suatu hal yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, dengan perumusan kebijakan yang baik maka tentunya akan menghasilkan outcome yang baik pula.

Sehingga di usia 71 tahun Republik Indonesia kita mencoba untuk merefleksi kepemimpinan Pak Harto di era Orba dari beberapa aspek kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut yang diimplementasikan oleh pemerintah akan membawa perubahan pada pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Suatu desain kebijakan di era orde baru pada masa kepemimpinan Bapak Pembangunan, kita mengenal Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang bertujuan agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maupun secara sistematis dan terstruktur pada jangka lima tahun kedepan.

Pembangunan Pangan dan Gizi di Sulawesi Tenggara 

Pembangunan pangan dan gizi merupakan salah satu kebijakan Soeharto pada era pemerintahan orde baru. Pembangunan pangan dan gizi adalah suatu upaya dalam pembangunan yang bersifat bidang dan bersifat sektoral yang saling berkorelasi, untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil dan merata baik dalam kuantitas maupun kualitas gizinya sehingga terpenuhi kebutuhan pokok untuk meningkatkan kesajahteraan masyarakat. 

Yang terpenting dalam pembangunan pangan dan gizi tersebut seluruh masyarakat mendapatkan distribusi dan pemasaran pangan sampai di tingkat rumah untuk mencapai ketersediaan pangan bagi masyarakat baik jumlah, mutu maupun keragamannya. 

Pada era Orde Baru kita mengenal Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Pada GBHN 1993, menegaskan sasaran umum PJP II terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri dalam suasan aman, tentram dan sejahtera. Dalam Repelita VI sasaran tersebut diupayakan melalui penigkatan produktivitas masyarakat agar lebih baik dan mandiri dari sektor perekonomian.

Sulawesi Tenggara, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional terhadap persoalan yang berhubungan dengan persediaan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Situasi tersebut besar kaitannya dengan keberhasilan pembangunan ekonomi dan pola-pola kebiasaan konsumsi penduduk.

Perbaikan gizi masyarakat merupakan syarat yang sangat penting untuk menigkatkan kesehatan masyarakat, produktivitas kerja dan prestasi lainnya, oleh karenya itu, perbaikan gizi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dari kuaitas umber daya daya manusia (SDM).

Di masa pemerintahan gubernur Drs. H. Laode Kaimoeddin, secara spesifik Sulawesi Tenggara belum berhasil mencapai swasembada beras, namun di daerah ini mampu mencapai swasembada pangan non beras. Bahkan mengalami kelebihan stok pangan non beras seperti jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan bahan pangan perikanan dan peternakan.

Kebijaksanaan pangan dan gizi dalam PJP I di Sulawesi Tenggara sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan pertanian dan beberapa sector lain yang terkait. Pada akhir pelita V telah mencapai penyedian pangan meliputi :

1.    Beras 96,85 kg per orang per rtahun
2.    Jagung 31,8 kg per orang per tahun
3.    Ubi jalar 13,33 kg per orang per tahun
4.    Ubi kayu 164,48 kg per orang per tahun

Swasembada pangan tersebut memberikan peluang yang cukup besar dalam penyediaan energi bagi rata-rata penduduk Sulawesi Tenggara. 

Tercatat pada akhir Pelita V mencapai 3,018 kilo kalori per orang per tahun. Hal ini melebihi kebutuhan rata-rata penduduk Indonesia 2.150 kilo kalori per orang per tahun.

Peningkatan Ketahanan Pangan

Kebijakan penigkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin tersedianya pangan yang adil dan merata di lingkup masyarakat, rumah tangga dan perseorangan, sesuai dengan kemampuan ini di tempuh dengan memlihara kemantapan swasembada pangan meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribsi pangan, dan menigkatkan daya beli masyarakat, serta meningkatkan kemapuan penyedian pangan yang dibutuhkan.

Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga tergantung pada kemampuan penyediaan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat. Untuk meningkatkan penyediaan pangan di Sulawesi Tenggara, impor pangan dilakukan bagi komoditi yang belum terpenuhi  di Sulawesi Tenggara jika keadaan pangan terancam. Komoditas tersebut antara lain gandum/terigu, beras, gula pasir, bawang merah dan bawang putih, telur ayam ras dan susu. Dengan menggali potensi lahan yang tersedia dan memanfaatkan teknologi, diupayakan menurunkan jenis komoditas yang mengalami kelebihan produksi di Sulawesi Tenggara seperti : Kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ikan dan daging sapi, kambing, ayam dan itik.

Perbaikan Gizi
    
Sasaran perbaikan gizi pada Repelita VI tercapainya konsumsi rata-rata energi dan protein perorang perhari sebesar 2.150 kalori dan 46,2 g protein. Untuk itu masyarakat Sulawesi Tenggra tersedia pangan yang cukup dengan mutu gizi rata-rata perorang perhari 2.500 kalori dan 55 g protein. Guna memenuhi standar gizi seimbang, dari 55 g protein tersebut, 15 g yang berasal dari protein hewani yang terdiri dari 9 g protein ikan dan 6 g protein yang berasal dari ternak. 

Sasaran lain adalah menurunnya pravalensi tiga masalah kurang gizi, yaitu, Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI), Anomia Gizi Besi (AGB), dan Kurang Vitamin A (KVA) antara 25 persen sampai 75 persen dari keadaan pada akhir Repelita V terutama pada wanita pranikah wanita hamil, wanita menyusui, bayi, balita, dan anak sekolah khusunya SD. 

Pada akhir Repelita V terjadi penurunan pravalensi tiga masalah kurang gizi yatiu GAKI dari 5.430 jiwa menjadi 1.357 jiwa, AGB dari 13.646 jiwa menjadi 3.411 jiwa, KVA dari 995 jiwa menjadi 249 jiwa. (Data Sasaran Perbaikan Gizi Sulawesi Tenggara Tahun 1994/1995-1998/1999).

Hemat penulis, agar kebijakan-kebijakan dari sektor ketahanan pangan dan gizi yang dulunya dilakukan di era pemerintahan Jenderal Besar HM. Soeharto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara dapat dirumuskan dan diimplementasikan kembali. (Sumber : Buku Program Repelita Provinsi Sulawesi Tenggara)

Penulis 
Muh. Ridwan Tawakal 
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Halu Oleo Program Studi Administrasi Pembangunan. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisip UHO

Bagikan:

Sari Puspita Ayu

Berikan Komentar: