RABU, 3 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Selama kurun waktu 2009 sampai 2015, tercatat Indeks Demokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terutama terkait kebebasan sipil dan hak politik masih sangat rendah dan memprihatinkan.


Hal tersebut terungkap dalam acara rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, menghadirkan sejumlah pejabat pemerintahan, aparat dan masyarakat sipil di Mataram, Rabu (3/8/2016).

"Kalau dilihat dari data hasil survei yang ada, tingkat (ID) selama kurun waktu 2009 sampai 2015 dalam bidang kebebasan sipil dan politik masih rendah" kata Kepala Bidang Sosial BPS NTB, Sumarno di Mataram, Rabu (3/8/2016).

Ia mengatakan dalam bidang kebebasan sipil misalkan yang dijabarkan dalam sepuluh variabel, tidak banyak mengalami perubahan seperti sikap dan pernyataan pejabat terhadap kebebasan menjalankan ibadah agama bagi penganut agama lain belum ada perubahan sampai sekarang, masih saja ada perlakuan diskriminatif.

Termasuk soal pembuatan aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis dan kelompok, tindak kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dan ditemukan.

"Sementara dalam hal hak politik masyarakat, masih sering terjadi dan ditemukan sikap diskriminatif dari penyelenggara Pilkada, Pileg maupun Pilpres dalam hal ini KPU terhadap masyarakat penyanda disabilitas dalam memfasilitasi, sehingga seringkali tidak bisa menggunakan hak pilihnya" pungkas Sunarno.

Lebih lanjut ia mengharapkan supaya melalui data hasil survei yang dihasilkan BPS sekarang diharapkan akan bisa dijadikan acuan oleh Pemda NTB untuk melakukan perbaikan, terutama dalam bidang kebebasan sipil dan hak politik di tengah masyarakat.(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: