RABU, 3 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, secara keseluruhan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sepanjang tahun 2015 mencapai angka 72,82 dalam skala angka 0 sampai 100, angka tersebut relatif cenderung tetap jika dibandingkan dengan angka IDI tahun 2014 yang tercatat sebesar 73,04.


Pencapain perkembangan kinerja demokrasi Indonesia atau IDI  tersebut bisa dibilang masih berada pada kategori "sedang", sementara itu klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kategori  "baik" (indeks > 80), kategori "sedang" (indeks > 60-80) dan kategori "buruk" (indeks < 60).

Perubahan IDI dari tahun 2014 hingga 2015 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi, yaitu pertama adalah Kebebasan Sipil menurun sebesar  2,33 poin (dari 82,62 menjadi 80,30), kedua adalah Hak-Hak Politik naik sebesar 6,91 poin (dari 63,72 menjadi 70,63) dan ketiga Lembaga-Lembaga Demokrasi yang menurun sebesar 8,94 poin (dari 75,81 menjadi 66,87).


Sementara itu metodologi penghitungan IDI selama ini menggunakan 4 sumber data, antara lain pertama review dari surat kabar atau koran lokal, kedua review dari dokumen, ketiga Focus Group Discussion dan yang keempat dari hasil wawancara yang mendalam dengan berbagai sumber atau ahli.

Kepala BPS Pusat, Drs. Suryamin mengatakan "perlu diketahui sebelumnya, mulai periode 2015 telah diterapkan 2 indikator baru dari komponen variabel "Peran Birokrasi Pemerintah Daerah" sebagai suatu langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi terkini yang ada  di lapangan, seandainya indikator yang lama dipertahankan, maka sebetulnya nilai IDI 2015 mencapai angka 73.12, yang berarti hanya sedikit mengalami kenaikan dari pencapaian tahun 2014 sebesar 73,04" katanya saat jumpa pers di Kantor BPS Puaat, Rabu siang (3/8/2016).(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: