JUMAT, 12 AGUSTUS 2016

KENDARI --- Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara (LISUMA-SULTRA) bersama  masyarakat Desa Pousu Jaya Kec. Konda Konawe Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulawesi Tenggara, Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tenggara, pada Jumat, (12/08/2016). 


Kedatangan masa aksi menuntut segera menyelesaikan terkait ganti rugi lahan masyarakat yang dilintasi untuk kepentingan pembagunan infrastruktur jalan 40 lingkar Kota Kendari yang menghubungkan pelabuhan kontener bungkutoko ke powatu, dan hadirnya anggota kepolisian satuan Brimob Polda Sultra yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat sebagai pemilik lahan.

Menurut, Ilwan Onan Jendral Lapangan aksi mengatakan selama proses pembangunan infrastruktur jalan dinas PU selaku penanggung jawab kegiatan belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat dan melakukan pembentukan panitia pembebasan lahan untuk  mengidentifikasi kerugian lahan masyarakat sehingga terjadi kesepakatan antara dua bela pihak,

Lanjut Ilwan, yang anehnya selama pembangunan jalan tahap klering adanya oknum kepolisian satuan Brimob Polda Sultra berseragam lengkap mengintimidasi masyarakat setempat dengan mengarahkan operator alat berat dan mobil untuk melakukan pengusuran rumah warga, adanya pemaksaan menandatangani surat peryataan untuk segera dilakukan eksekusi.


Selain itu, tindakan reprehesif oknum kepolisian dengan menodongkan senjata laras panjang kepada masyarakat pemilik lahan yang melakukan perlawanan, dengan alasan tanah seluas 120 Hektar milik anggota brimob berdasarkan SK Bupati Nomor 137 tahun 1980 yang sekarang dilewati sebagai pembangunan infrastruktur jalan.

Mewakili masyarakat Abdul Kadir, S.Sos menjelaskan benar adanya Surat Keputusan Nomor 137 Tahun 1980 yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah Tinggkat II Kendari tentang penunjukan areal tanah Negara Desa Lamomea Kec. Ranumeto untuk lokasi perumahan punawirawan POLRI.

"Dalam SK Nomor 137 Tahun 1980 menjelaskan poin dua bahwa apabila dalam lokasi tanah tersebut terdapat tanah masyarakat maka yang bersangkutan tetap membayarkan gantirugi lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila tidak dimanfaatkan sebagai mestinya selama 3 tahun berturut turut maka surat keputusan akan ditinjau kembali," ujarnya.

Sedangkan diera Bupati Hasid Morosi pada saat itu mengatakan SK 137 tidak bisa dijadikan sebagai alas hak dan dimintah mengajukan yang lain disertai membentuk panitia pengadaan lahan sesuai aturan yang berlaku.

Sehingga masyarakat yang diwakili Abdul Kadir, S.Sos menolak ketika ada satuan Brimob Polda Sultra yang mengatkan tanah yang mereka diami sekarang milik anggota brimob karna SK 137 sangatlah jelas mengatakan tanah/lokasi lahan tersebut bukan diperuntukan bagi satuan anggota brimob aktif untuk pembangunan asrama tapi bagi Purnawirawan anggota POLRI dan SK tersebut sebagai izin prinsip bukan alas hak bahkan SK tersebut gugur secara hukum selama tidak diperpanjang, jelasnya.


Selain itu, Selama proses sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari dalam prosesi sidang banyaknya anggota satuan Brimob mengawal sidang berlangsung dan kami menganggap putusan hakim ketua cacat secara hukum, karena hakim ketua yang memutuskan Istri dari perwira Polda Sultra yang nyata bertentangan dengan aturan yang berlaku, ungkapnya.

Menaggapi tuntutan masa aksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara La Ode melahirkan tiga kesepakatan bersama sebagai berikut 

1. Dinas PU Sultra akan mengganti rumah/bagunan yang digusur sesuai peraturan/PBB. 

2. Proses identifikasi lahan dan pemilik yang dilewati jalan, berjalan bersama pembagunan jalan.

3. Jika Poin 1 dan 2 tidak dilaksanakan maka masyarakat akan melakukan gerakan boikot diatas tanah tersebut.

Sedangkan DPDR Sultra diwakili Ketua Komisi III akan melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dengar pendapat yang diagendakan pada tanggal 22 Agustus 2016.

Mahmud mewakili kembali masyarakat mengatakan kehadiran kami bukan maksud menghabat proses pembaguanan Infrastruktur yang menjadi program pemerintah, tapi meminta dihargai sebagai masyarakat kecil yang berada dinegara yang merdeka.

Satuan Anggota Brimob Polda Sultra Sebagai alat negara dan polisi sebagai institusi terhormat seharusnya kami sebagai rakyat kecil selalu meminta perlindungan dan pertolongan, Kok kenapa harus terjadi seperti ini, apa lagi kemarin ada warga yang harus mandi air mata dilapangan demi mepertahankan rumah gubuk mereka yang akan digusur, kasihanlah mereka.


"Saya sebagai mantan Perwira TNI berbaret merah atau anggota kopasus kita sebagai alat negara harus punya hati nurani dan jiwa kesatria demi mempertahankan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia" ujarnya.

Lanjut mahmud, "Jangan terus terlarut seperti ini, coba kita musyawarahkan dengan baik yakin tidak akan ada yang dirugikan sehinggara proses pembagunan berjalan lancar dan masyarakat siap menjamin sebagai corong percepatan pembangunan" pungkasnya.(Siddiq Muharam)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: