SELASA, 30 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Abdul Haris Nasution (AH.Nasution) lahir pada 3 Desember 1918 di Huta pungkut, Kecamatan Kotanopan, Tapanuli selatan, Sumatera Utara. Memulai karir kemiliteran dengan menyelesaikan Pendidikan Corps Opleiding Reserve Officieren (CORO) KNIL atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung dengan pangkat vaandrieg (pembantu letnan calon perwira).


Setelah Proklamasi RI, 17 Agustus 1945, Abdul Haris Nasution memulai karir dalam Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pangkat serta jabatan yang tinggi. Sejak tahun 1945 hingga 1948 ia menyandang pangkat Kolonel. Ketika diangkat menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) tahun 1948, maka pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal (Mayjend).

Akibat kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) dari pemerintah di tubuh militer Indonesia di tahun 1948 maka pangkatnya turun menjadi Kolonel dan menjabat sebagai Kepala Staf Operasi Markas Besar Tentara (MBT). Kemudian ia kembali menerima penugasan sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD).

Seusai perang kemerdekaan, pada tanggal 10 Desember 1949, Abdul Haris Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berpangkat Kolonel. Saat terjadi friksi antara Angkatan Darat dengan Departemen Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Haris Nasution dibebastugaskan. Parlemen kala itu dianggap oleh militer Indonesia terlalu mencampuri urusan internal Angkatan Darat.

Selama non aktif dari dinas militer, ia menghabiskan waktu dengan menulis buku dan mendirikan partai politik bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Saat ketegangan sudah reda dan masing-masing pihak sudah bisa mengatur tugas secara proporsional, tanggal 7 November 1955, Abdul Haris Nasution kembali dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) diikuti pula kenaikan pangkat menjadi Mayor Jendral (Mayjend).

Disamping jabatan sebagai KASAD ia juga menjabat sebagai Penguasa Perang Pusat (Peperpu) berikut jabatan-jabatan lain dalam rangka penyelesaian kemelut di daerah. Tahun 1956 ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional/KASAD dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjend). Kemudian pada 1962 negara kembali mempercayakan tugas kepadanya sebagai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Menko Hankam/Kasab) dengan kenaikan pangkat menjadi Jenderal.

Diawal pemerintahan Presiden Soeharto (era orde baru) ia terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Jenderal AH. Nasution pensiun dari dinas militer TNI Angkatan Darat pada tahun 1972 di usia 53 tahun. Selama masa pensiunnya ia kembali aktif menulis buku dengan tema-tema perjuangan.

Mengingat jasa-jasanya yang sangat besar untuk bangsa dan negara sebagai seorang ahli pikir di tubuh militer Indonesia serta kepemimpinan dalam jabatan-jabatan penting yang sangat vital bagi TNI terutama negara, tahun pada tahun 1997 Presiden kedua Republik Indonesia HM.Soeharto menganugerahi Jenderal (purn) Abdul Haris Nasution pangkat kehormatan TNI sebagai Jenderal Besar TNI. Jenderal Abdul Haris Nasution wafat pada 6 September 2000 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta selatan.

Dari napak tilas karir kemiliteran Jenderal Besar TNI AH.Nasution maka satu yang tidak dapat hilang dari ingatan seluruh rakyat Indonesia adalah peristiwa pengkhianatan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI. Jenderal AH. Nasution adalah salah satu dari tujuh pemimpin TNI Angkatan Darat yang hendak diculik PKI setelah sebelumnya mempersiapkan fitnah pembentukan Dewan Jenderal. Tujuan PKI tiada bukan adalah merebut kekuasan dengan cara fitnah berbentuk kudeta lalu mengganti asas negara Pancasila dengan asas Komunis.


Dalam kejadian di malam penculikan tersebut, Jenderal TNI AH. Nasution berhasil lolos lewat belakang rumahnya berkat pengorbanan ajudannya Kapten Pierre Tendean yang mengaku sebagai Jenderal AH.Nasution. Mayjend Soeharto sebagai Pangkostrad kala itu berhasil mengamankan keadaan dengan menugaskan pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk mengambil alih obyek-obyek vital yang dikuasai tentara PKI di Jakarta sekaligus melakukan penyisiran di lokasi pembantaian ketujuh Jenderal Ngkatan Darat di daerah Lubang Buaya Jakarta timur.

Tanggal 1 Oktober 1965, Mayjend Soeharto menjeput Jenderal AH. Nasution di markas Kostrad Jakarta sekaligus melakukan perawatan kakinya yang cedera dalam usaha meloloskan diri dari penculikan PKI di malam 30 September 1965 yang berdalih menyelamatkan negara dari konspirasi CIA untuk menyingkirkan Pemimpin Besar Revolusi Presiden Soekarno pada hari ABRI tanggal 5 Oktober 1965.

Tanggal 5 Oktober 1965 dalam upacara pelepasan ketujuh jenazah Pahlawan Revolusi dari Markas Besar Angkatan Darat di Jalan Medan Merdeka Jakarta sampai penghormatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta selatan, Jenderal AH. Nasution masih berusaha berdiri tegap dengan bantuan tongkat serta tuntunan beberapa prajurit.

Museum Satria Mandala Pusat Sejarah TNI Jakarta menyimpan banyak kisah perjalanan karir militer Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Sepak terjang dalam membangun sistim organisasi kemiliteran di tubuh TNI teramat besar untuk sebuah ruangan saja. Namun dari sini diharapkan para generasi penerus bangsa dapat mengetahui bagaimana semangat serta kerja keras beliau bahu membahu dengan para pimpinan militer Indonesia lainnya kala itu membangun TNI.

Berbagai foto eksklusif berkaitan penugasan, penyematan pangkat, sampai dokumentasi keadaan beliau saat peristiwa G30S/PKI dapat disaksikan pengunjung di ruangan khusus Jenderal Besar TNI AH. Nasution di Museum Satria Mandala Jakarta. Tidak lupa seragam TNI miliknya lengkap dengan topi dan tanda pangkat serta penghargaan atas jasa-jasanya terpampang gagah di dalam sebuah almari kaca yang terawat rapi.


Di belakang stupa, terpampang dinding putih dengan tulisan besar berupa Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Ditempatkannya Sumpah Prajurit dan Sapta Marga diruangannya karena di zamannya ujian akhir dari prajurit TNI akan kesetiaan kepada Negara, Pancasila, dan Kesucian luhur perjuangan Tentara Indonesia sejak awal berdirinya. Bagaimana PKI (Komunis) yang berusaha melakukan penyusupan dan pemberontakan kala itu namun TNI sebagian besar masih tidak bergeming dari ikrar setianya dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Dapat dibayangkan jika keenam Jenderal dan satu perwira yang diculik PKI untuk dipaksa secara sadis di Lubang Buaya menandatangani surat " Dewan Jenderal " sampai terjadi dan bayangkan pula jika tidak hanya Angkatan udara dan pasukan Tjakrabirawa saja yang terpengaruh hasutan PKI kala itu, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipastikan mengubur Pancasila untuk menjadi sebuah negara Komunis hingga saat ini.

Di era kepemimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai MenkoHankam/Kasab inilah ujian itu berhasil dilalui TNI dengan begitu membanggakan. Dalam butir pertama Sumpah Prajurit tertulis ; " Saya Bersumpah Demi Allah, Setia kepada pemerintah dan tunduk kepada undang undang dan ideologi negara"; "Sumpah Prajurit butir pertama tersebut diperkuat dengan Sapta Marga butir ketujuh yang berkata"; " Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit ". Dan kala itu TNI telah membuktikan hal tersebut dengan menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi Presiden Soekarno, dan Pancasila dari ancaman PKI (Komunis).
[Miechell Koagouw]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: