SABTU, 6 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian, MA., Ph.D, menyatakan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus segera direvisi karena masih lemah dan kurang kajian filosofis. Kecuali itu, UU tersebut juga belum memuat hal-hal baru terkait perkembangan terorisme pasca hadirnya gerakan radikal ISIS.


Hal demikian diungkapkan Tito saat membuka Seminar Nasional Pengkajian Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Gedung Asri Medical Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (6/8/2016).

Tito mengatakan, UU tersebut perlu segera direvisi karena belum memuat beberapa hal, di antaranya belum termuatnya pasal tentang upaya pencegahan, rehabilitasi, dan masih sumir atau kurang jelasnya pengertian tindak pidana terorisme, dan belum ada hal-hal lain menyangkut tindak penyebaran ideologi radikal serta belum adanya hal-hal baru terkait perkembangan teorisme pasca kejadian ISIS.

Menurut Tito, perkembangan baru dari tindak pidana terorisme dengan hadirnya ISIS perlu diakomodasi guna menindak atau menangkal dan mencegah banyaknya warga Indonesia yang bergabung ke ISIS dan belajar terorisme. Selain itu, Tito juga mengingatkan perlunya aspek perlindungan Hak Asasi Manusia. 

"Ini karena kekuasaan yang terlalu besar memungkinkan adanya penyimpangan kekuasaan dan kewenangan" jelasnya.

Lebih jauh, Tito menjelaskan, UU No. 15 Tahun 2003 juga perlu dikaji dasar filosofisnya secara lebih mendalam lagi. Bahwa, UU No. 15/2003 itu, kata Tito dibuat sebagai penguatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang dibuat pasca tragesi Bom Bali pada tahun 2002. 

Menurut Tito, Perppu tersebut sangat dirasa kurang memadai dalam mencegah dan melakukan penindakan tindak pidana terorisme, karena Perppu tersebut sebenarnya dibuat lebih untuk mengungkap pelaku Bom Bali saja. 

"Karena itu, dalam Perppu tersebut memberi kemudahan bagi para penegak hukum dalam mengungkap pelaku Bom Bali, di antaranya dengan membuat laporan intelijen bisa dijadikan sebagai alat bukti" pungkasnya.

Seminar Nasional Pengkajian Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 yang diharapkan mampu menghasilkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme secara komprehensif dihadiri Kepala Kepolisian Daerah dari seluruh Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Tim Pengkajian Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003. (koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: