SELASA, 23 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Tertahannya 177 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Indonesia di Philipina yang diduga akibat menggunakan jalur ilegal, membuat proses penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia kembali menuai kritik. Namun, dengan kejadian itu pun CJH juga diminta intropeksi diri, terutama dalam hal niat melaksanakan ibadah haji yang harus bersih.

DR. Fathorahman Ghufron
Pengajar Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, DR. Fathorahman Ghufron, ditemui Selasa (23/8/2016), mengatakan, terungkapnya 177 CJH asal Indonesia yang tertahan di Philipina merupakan salah satu fenomena gunung es dari kealpaan CJH di Indonesia yang tidak mengindahkan aturan Pemerintah. Karena terdorong keinginan mencari cara yang lebih cepat untuk bisa menunaikan ibadah haji, mereka tergiur dengan tawaran oknum-oknum tertentu yang hanya ingin mendapatkan keuntungan material. 

Fathorahman juga menduga, jika kejadian tersebut melibatkan jaringan internasional. Modusnya sangat rapi dan terorganisir, sehingga begitu banyak orang Indonesia bisa masuk ke Philipina, meski pada akhirnya terendus ketika hendak diberangkatkan ke Arab Saudi. 

Karenanya, dengan adanya kasus tersebut Fathorahman meminta agar CJH bisa lebih intropeksi diri terkait niat bersih naik haji, dan Pemerintah pun juga harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.

Menurut Fathorahman, sistem waiting list atau daftar tunggu dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menyebabkan CJH harus mendaftar terlebih dahulu dan baru bisa diberangkatkan 10-20 tahun kemudian. Hal ini, menurutnya, membuat sebagian CJH mencari cara lain agar bisa cepat menunaikan ibadah haji, sehingga masuk perangkap oknum jaringan internasional yang menawarkan cara-cara lain untuk berangkat naik haji dengan cepat yang sebenarnya ilegal.

Namun demikian, kata Fathorahman, hal penting dari peristiwa tersebut bagi umat adalah bisa lebih menyadari, bahwa ibadah haji itu prinsip dasarnya adalah isthitho'ah atau mampu. Tidak hanya mampu secara finansial atau materi, namun juga mampu menerima ketentuan sesuai peraturan dalam hal pelaksanaan ibadah haji yang telah diatur oleh Pemerintah.

Artinya, kata Fathorahman, CJH harus mampu menerima kenyataan dengan iklas, jika oleh Pemerintah belum bisa diberangkatkan. Tidak elok kemudian jika CJH memaksakan diri untuk bisa berangkat haji dengan cepat, apalagi dengan cara-cara ilegal. 

"Ini justru akan mengurangi sakralitas ibadah haji itu sendiri" jelasnya.

Fathorahman menjelaskan, sesungguhnya ibadah haji adalah proses kepulangan manusia kepada Alloh dengan berserah diri dan dengan proses-proses yang diridhoi. Jika dalam prosesnya saja sudah di luar ketentuan dan aturan, katanya, maka terkesan pada tingkatan niat saja sudah ada penyelewengan.

Dalam konsep yang lebih luhur, lanjut Fathorahman, ibadah haji membutuhkan kesadaran transendental yang melampaui material. Membutuhkan ketulusan dan ketawakalan, sehingga mampu menerima kenyataan jika memang belum bisa berangkat haji. Pasalnya, kata Fathorahman, hal paling penting adalah jika orang yang sudah memasangkan niat naik haji, namun kemudian terkendala oleh sesuatu, sesungguhnya orang itu sudah tercatat sebagai caloh jemaah haji.

"Orang tidak perlu terpancing atau terdorong emosi untuk segera naik haji, apalagi dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan, karena hal itu justru akan mengurangi sakralitas haji itu sendiri. Inilah yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah haji yang mabrur, menuntut isthitho'ah tidak hanya material, namun isthitho'ah batin, mental spiritual", pungkasnya. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: