RABU, 31 AGUSTUS 2016

MAUMERE --- Sebagai wujud peran serta masyarakat maka Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT wajib mempertanyakan dan menagih janji Polres Sikka terkait kasus tipikor proyek pembangunan pasar Alok Maumere.

Pasar Alok Maumere Kota Maumere
Sejak awal dimulainya proses penyidikan kasus ini Kapolres Sikka AKBP Budi Hermawan,SIK,SH pada awal tahun 2014 telah menegaskan kepada publik bahwasanya akan ada lebih dari 5 (lima) orang yang bakal ditetapkan sebagai tersangka.

“Bila sudah cukup bukti sesuai proses hukum, Polres Sikka segera menetapkan tersangka baru dalam kasus ini” ujar Meridian Dewanta Dado,SH.

Koordinator TPDI NTT ini kepada Cendana News, Rabu (31/8/2016) mengatakan, sampai sejauh ini pihak Polres Sikka baru memproses secara hukum Zakarias Heriando Siku dan Barthold da Cunha selaku tersangkanya dimana Zakarias Heriando Siku yang pada saat proyek penunjukkan langsung pembangunan pasar Alok bertindak selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Zakarias pun sebutnya telah dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh pengadilan Tipikor Kupang, namun dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang dirinya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan divonis bebas sehingga pihak Kejari Maumere melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Sedangkan Barthold da Cunha yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek yang sama lanjut Meridian, telah dinyatakan terbukti bersalah dan divonis pidana 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Kupang sehingga saat ini pemeriksaan perkaranya masih dalam pengujian tingkat banding oleh pihak Pengadilan Tinggi Kupang. 

Meridian Dewanta Dado,SH kordinator TPDI NTT
“Bila merujuk pada fakta-fakta hasil penyidikan Polres Sikka dan juga hasil persidangan peradilan tipikor kasus ini, maka sesungguhnya sangat amat mudah bagi Polres Sikka untuk segera menetapkan tersangka baru” tegasnya.

Tersangka baru tersebut papar Meridian bisa saja dari kalangan mantan Bupati Sikka, panitia proyek ataupun para kontraktor proyek tahun anggaran 2006 dimaksud. Beberapa hari lalu Polres Sikka juga telah memeriksa Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera selaku saksi kasus itu.

“Saat proyek pembangunan pasar Alok berlangsung Bupati Yoseph Ansar Rera menjabat selaku wakil Bupati Sikka periode 2003-2008 sehingga beliau dianggap paling mengetahui” terangnya.

Bupati Ansar ungkapnya pasti mengetahui sepak terjang Bupati Sikka saat itu, Drs. Alexander Longginus) dalam memberikan rekomendasi penunjukan langsung terhadap 7 kontraktor proyek pasar Alok.

Selain itu tambahnya, Bupati Ansar juga pasti mengetahui tentang adanya intervensi dari Drs. Alexander Longginus terhadap wewenang PPK serta KPA pada tanggal 14 Agustus 2007. Saat itu Bupati Sikka Akexander Longginus secara sepihak telah mengambil alih fisik proyek pasar Alok dan meniadakan proses masa pemeliharaan proyek tersebut.

“Oleh karenanya kami berharap setelah pemeriksaan Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera maka Polres Sikka semakin memperoleh fakta-fakta hukum yang meyakinkan sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan tersangka utama dalam kasus ini sebab sepengetahuan kami kasus ini sedang dalam proses supervisi yang sangat amat ketat oleh KPK-RI” pungkasnya.
(Ebed de Rosary)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: