SELASA, 30 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Direktur Eksekutif Solidaritas Perempuan (SP) Mataram, Baiq. Zulhiatina mengtakan, kalau diperhatikan dalam setiap kebijakan dan politik anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Nusa Tenggara Barat (NTB) maupun dikalangan legislatif, keberpihakannya terhadap perempuan masih jauh dari harapan.


"Kalau kita lihat secara umum, kebijakan anggaran yang pro perempuan oleh Pemda NTB maupun Legislatif masih belum sesuai harapan, anggarannya masih sangat minim" kata Zulhiatina di Mataram, Selasa (30/8/2016).

Ia menyebutkan, mestinya dalam upaya mendorong kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari berbagai bentuk tindakan diskriminatif, tidak saja dilakukan dari sisi regulasi aturan, tapi dari sisi penganggaran juga harus diperhatikan.

Mengingat dengan penganggaran yang proporsional akan membantu memudahkan penanganan dan pemberdayaan perempuan, baik terkait Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari sisi pemberdayaan ekonomi.

"Kalau dari sisi aturan Pemda NTB maupun legislatif cukup responsif, tapi dari sisi penganggaran masih perlu didorong untuk lebih diperhatikan" ujarnya.

Lebih lanjut Zulhiatina sekarang berupaya mendorong kalangan DPRD NTB, supaya dalam setiap pengambilan kebijakan terkait penganggaran, kelompok pemerhati, NGO, aktivis dan kelompok sipil masyarakat lain bisa dilibatkan.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: