JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Pelaksana Tugas dan Penanggungjawab Kementerian ESDM, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mendesak lembaga legislatif mempercepat penyelesaian revisi Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba tersebut dirasa mendesak untuk memberikan kepastian hukum pada sejumlah investor pertambangan di Indonesia.


Menanggapi statement Luhut tersebut, Ketua DPR RI Ade Komarudin menjelaskan, menyangkut UU Minerba, selama ini DPR telah mendorong agar UU Minerba mesti direvisi.

Namun, Menurut Ade, Hal ini juga tergantung Kesamaan Misi, jika DPR memiliki Pendapat lain dari pemerintah, Mestinya didiskusikan bersama.

"Kita harapa bisa diselesaikan dengan baik bersama pemerintah, dan itu harus dipastikan benar," ungkap Ade Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat, (19/8/2016).

Lebih lanjut Politisi Golkar ini berharap Indonesia bisa menguasai, bukan Asing. Karena hal ini menyangkut hajat hidup bumi air udara sesuai perintah Undang-undang, dan ini wajib hukumnya untuk rakyat.

"Kalau kita tidak menguasai, ya, percuma. sekali lagi semua air, bumi, udara harus untuk kemakmuran rakyat," tegasnya

Untuk itu, perihal Revisi UU Minerba, dirinya menyerahkan semua ke komisi VII DPR.

"Untuk menyelesaikan mungkin pekan depan mereka akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah, nanti kita dengar apa kesimpulannya,"pungkasnya.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: