KAMIS, 11 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Komisi Hukum DPR tidak sepakat dengan langkah Kementerian Hukum dan HAM untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengingatkan agar tindakan Kemenkumham merevisi PP tersebut akan berdampak pada lemahnya efek jera terhadap pelaku kejahatan luar biasa, khususnya pelaku korupsi.

Sebab, menurutnya, kika Revisi PP itu akan dilakukan maka bisa memudahkan koruptor untuk mengajukan remisi. Oleh karena itu, Komisi III dalam hal ini berharap Kemenkumham membatalkan rencana tersebut.

"Sebenarnya wacana mengubah PP 99 sudah sejak tahun lalu, saya bahkan telah berbicara dengan menteri agar tidak tergesa-gesa,"ungkap Arsul di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Dikatakan, PP 99 tersebut baik dalam konteks semangat pemberantasan korupsi. Namun, sebuah aturan bukan hanya semangat tapi aspek lain yang kesesuaian dengan peraturan diatasnya.

"Semua warga binaan dari kasus korupsi, narkoba dan terorisme itu sulit mendapatkan remisi," imbuhnya

Untuk itu, Arsul mengingatkan agar semangat memberantas korupsi tentu harus yang utama, bukan dengan tidak memberikan remisi,

"Namun harus memberikan hukuman yang setimpal,”tutupnya.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: