JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai revisi atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN-P) tidak kredibel. dan ada beberapa pos anggaran yang dipangkas.


"Nah ini bukti bahwa postur APBN-P tahun ini tidak Well Design, sehingga kredibilitasnya dipertanyakan," sebut Heri dalam rilis yang diterima Cendana News di Senayan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Heri menjelaskan, pemerintah selama ini bahkan sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran dan belanja dalam APBN-P 2016.

"Kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif," ujarnya

Sambung Heri, jika baca realisasi anggaran kementerian dan lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah Pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015.

"Realisasi anggaran di Kementerain Keuangan hanya sebesar 83,95% dari anggaran belanja sebesar Rp 33,7 triliun. Ada sisa anggaran sebesar Rp 5,4 triliun yang tidak terlaksana." paparnya.

Sementara, lanjutnya, realisasi belanja Kemenkeu 83,95% justru mendapat Pagu anggaran belanja Rp 39,4 triliun atau naik Rp 5,7 triliun dari tahun anggaran 2015. Per 7 Juni 2016 lalu, sambung Heri, anggaran itu baru terlaksana 30,96%.

Politisi Gerindra ini menyampaikan, sejak Sri Mulyani menduduki kursi Menkeu, Postur APBN-P 2016 dipotong Rp 133 triliun, yang terdiri dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun dan transfer daerah Rp 68,8 triliun. Sementara pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun.

"Saya kira ini buktinya dari Pagu sebesar Rp 795,5 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga, hanya terealisasi sebesar Rp 725,6 triliun," imbuhnya

Artinya, tutur Heri, selama ini penyusunan anggaran hanya asal-asalan. Bahkan, terkesan hanya copy paste (menjiplak).

"Pola penyusunan anggaran seperti itu tentu akan menghasilkan postur APBN yang tidak kredibel, karena hanya didasarkan pada angka-angka perencanaan, bukan berbasis pada realisasi," tutupnya.(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: