RABU, 24 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Komisi VI DPR menyetujui privatisasi empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mempertahankan kepemilikan pemerintah, disertai Penyertaan Modal Negara (PMN). Keputusan tersebut, ditetapkan dalam rapat kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso menjelaskan, Pernyataan Modal Negara (PMN) yang sudah diputuskan dalam APBN-P 2016 itu karena tidak ada pemotongan pembiayaan.

Bowo berharap program PMN tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program kelangsungan kredit usaha rakyat.

"Jadi, Saya pikir selama ini memang PMN bagian dari men-support untuk kepentingan ekonomi kerakyatan,"sebutnya, Rabu, (24/8/2016).

Ia menyarankan pemerintah agar PMN yang difokuskan untuk Right Issue 4 BUMN, bisa menjadi penggerak ekonomi.

"Kita berharap pemerintah jangan sampai kebutuhan PMN tersebut, dimanfaatkan oleh pihak asing," paparnya.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: