JUMAT, 12 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah menilai teguran seorang guru kepada anak murid yang berujung pada persoalan hukum perlu disikapi serius oleh pemerintah.


Untuk itu, katanya, semestinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memberi perlindungan kepada guru dan tenaga didik.

“Kemendikbud mesti minta perjanjian kepada seluruh orangtua murid dan muridnya sendiri. Itu kalau muridnya sudah beranjak dewasa seperti SMP, SMA," ujar Ferdiansyah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

"Perjanjian tersebut tentang etika yang terjadi. Sehingga orangtua murid kalau ditunjukkan perjanjian tersebut dan melanggar berarti dia tidak komit. Tapi kalau guru yang salah, kena hukuman,” sambungnya

Sebab, Menurutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan sekolah ketika tahun ajaran baru dimulai. Pertama, Tuturnya, guru terlebih dahulu mengajak bicara orangtua murid. Orangtua murid pun harus memastikan anaknya diterima di sekolah. Bersamaan dengan orangtuanya, murid juga harus menyepakati perjanjian.

“Namun, sekolah juga hargai kehadirannya. Sekolah harus hargai orangtua hadir, jangan dibikin kayak kita ngantri karcis, didiemin‎,” imbuhnya

Jadi, ucapnya, Kuncinya ada komunikasi antara murid siswa dan sekolah. Kalau komunikasi bagus, masalah ini bisa diminimalkan.

Lebih jauh, Politisi Golkar ini menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendik secara umum bisa dibuat. Tapi, sekolah memiliki budaya masing-masing yang aturan lebih detailnya berada di sekolah itu sendiri.


“Aturan itu lebih detailnya, sekolah yang buat, itupun harus ada perjanjian,” pungkasnya

Kedua, Ferdiansyah menilai kasus tersebut, seyogyanya jangan sampai masuk ke ranah hukum dulu. 
Artinya, persoalan yang menjadi masalah mesti dibicarakan antara guru, orangtua dan murid.


“Kecuali tidak bisa dibicarakan. Salah satu pihak tidak mau, itu baru bisa lewat jalur hukum," Paparnya

Ketiga, lanjut Ferdiansyah, perlu juga dilakukan pengawasan. Tiap sekolah tentunya memiliki seorang pengawas. Pengawas sekolah tersebut harus melakukan evaluasi tingkat kualitas komunikasi antara sekolah dan orangtua murid.

Disebutkan, selama ini pengawas sekolah hanya mengawasi guru kurikulum, tapi juga harusnya kualitas. Ini sebagai bentuk meminimalkan masalah yang ada.

Agar masalah lapor dan melaporkan guru ke ranah hukum karena menegur anak didiknya tak terulang kembali.


"Maka Komisi X DPR akan mengundang Mendikbud Muhadjir Efendy dalam rapat kerja dalam waktu dekat ini," Tutupnya

Untuk diketahui, seorang guru dilaporkan ke polisi karena menegur murid kembali berulang. Kali ini menimpa guru SMKN 2 Makassar, Sulawesi Selatan bernama Dasrul yang dipukuli orangtua siswa, Adnan Achmad, lantaran menegur anaknya MA (15) yang enggan membawa alat gambar saat mata pelajaran arsitektur yang diajarkannya.(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: