JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nur Alam sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari yang lalu terkait dengan penyalahgunaan izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam perkembangannya KPK berencana akan mendakwa Nur Alam dengan dakwaan kasus perdana pencucian uang.


Saat ini KPK sedang mempelajari laporan hasil penyelidikan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan dugaan "rekening gendut" milik Gubernur Sultra Nur Alam. Ibaratnya dakwaan terhadap Nur Alam terkait dengan kasus perkara pencucian uang tinggal menghitung hari saja.

Berdasarkan penyelidikan KPK, Nur Alam bukanlah termasuk seorang Kepala Daerah yang rajin menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Nur Alam belakangan diketahui terakhir kalinya menyetorkan LHKPN pada tanggal 15 Oktober 2012. Yaitu sesaat setelah dirinya terpilih kembali menjadi Gubernur Sultra untuk periode kedua, tahun 2013 hingga tahun 2018.

Berdasarkan laporan dari aplikasi LHKPN hingga Jumat (26/8/2016), total harta kekayaan Nur Alam sekitar 30,9 miliar Rupiah, jumlah tersebut menurun sedikit jika dibandingkan dengan bulan Mei 2012, yang tercatat sekitar 31,8 miliar Rupiah. Selain itu Nur Alam diduga juga memiliki simpanan harta kekayaan berupa perhiasan, emas dan barang-barang antik lainnya.

Nur Alam diduga mempunyai 13 bidang tanah yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain di Kendari, Makassar dan Konawe Selatan, kemudian Nur Alam diduga juga mempunyai 6 mobil pribadi, yaitu diantaranya Jip Nissan Terrano Kings Road, sedan Toyota Corolla Altis, sedan Suzuki Swift, sedan Mercedes Benz E-Class, Toyota Alphard Vellfire dan Jip Wrangler Rubicon yang totalnya senilai 2 miliar Rupiah.

"KPK sedang mendalami laporan dari PPATK terkait aktivitas transfer dari rekening tersangka (Nur Alam), KPK sedang mendalami apakah ada kemungkinan tindak pidana pencucian uang atau tidak, tapi itu juga tergantung dengan temuan bukti-bukti yang ada dalam kasus perkara suap izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, lihat saja nanti apakah status Nur Alam akan kita naikkan menjadi tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)" kata Wakil Ketua KPK Laode Mohammad Syarif di Gedung KPK, Jumat siang (26/8/2016).
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: