SELASA, 23 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam menjadi tersangka terkait dengan kasus perkara dugaan suap izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.


KPK menduga bahwa kasus suap terkait dengan perizinan pertambangan tersebut telah berlangsung lama, diperkirakan terjadi antara tahun 2009 hingga tahun 2014, kurang lebih sudah berjalan selama 5 tahun. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan sejumlah tempat, antara lain di Kota Kendari, Sulawesi Utara dan sejumlah rumah tempat tinggal yang diduga milik Nur Alam di Jakarta.

Menurut keterangan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, pihak KPK dalam hal ini sudah mengantongi dokumen-dokumen penting, antara lain terkait dengan aset dan harta kekayaan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alim, termasuk laporan transaksi keuangan uang bersangkutan berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"KPK dalam hal ini sudah mendapatkan laporan mengenai berbagai aset, baik aset yang tak bergerak maupun aset yang bergerak, serta harta kekayaan lainnya mIlik Gubernur Nur Alim yang sebelumnya diduga berasal dari hasil suap kasus perizinan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, antara 2009 hingga 2015 yang lalu," kata Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK, saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa petang (23/8/2016).

"Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam pada hari ini memang sudah kita naikkan statusnya sebagai tersangka, dengan demikian yang bersangkutan akan dikenai dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yaitu tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP, namun kita belum tahu dan masih menghitung berapa kerugian negara yang ditimbulkan terkait kasus perkara suap yang sudah berlangsung selama 6 tahun tersebut" kata Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK di Jakarta.

Sementara itu, sebelumnya pihak KPK telah menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi terkait dengan izin usaha pertambangan di Provinsi Sulawesi Utara antara tahun 2009 hingga tahun 2015, dimana pihak penyidik KPK sudah mengantongi 2 alat bukti, saat ini KPK masih mengembangkan dan memperbanyak alat bukti lainnya.
[Eko Sulestyono]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: